| Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN)di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 17/9/2026 (Foto hasil tangkapan layar dari presidenri.go.id) |
MENJUAL HARAPAN — Memasuki dua tahun masa jajaran kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja pemerintah mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 1 hingga 10 Oktober 2026, mayoritas publik kini menyatakan kurang atau tidak puas dengan kinerja presiden.
Survei yang melibatkan 1.213 responden dari seluruh Indonesia dengan metode double sampling dan stratified multistage random sampling ini mencatat margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Tren Penurunan Kepuasan Publik
Dalam temuan SMRC, warga yang merasa sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Prabowo berada di angka 44,5% (terdiri dari 4,4% sangat puas dan 40,1% cukup puas). Sebaliknya, kelompok yang merasa kurang puas atau tidak puas sama sekali mencapai 53,4%, sementara 2,1% lainnya tidak menjawab atau tidak tahu.
Angka ini menunjukkan kemerosotan tajam jika dibandingkan dengan periode awal pemerintahan. Pada survei November 2025, tingkat kepuasan publik sempat menyentuh angka 81,2%, yang kemudian melandai ke 51,1% pada Juli 2026, hingga titik terendahnya di Oktober 2026 ini. Dalam kurun waktu satu tahun, angka kepuasan anjlok hingga 36,7%, sementara warga yang tidak puas membengkak dari 16% menjadi 53,4%.
Sentimen Negatif Ekonomi, Politik, dan Hukum
Analis SMRC menilai penurunan tajam ini erat kaitannya dengan memburuknya penilaian publik terhadap kondisi makro, baik di bidang ekonomi, politik, maupun penegakan hukum:
- Ekonomi Nasional: Sebanyak 50,8% warga menilai kondisi ekonomi nasional saat ini dalam keadaan buruk atau sangat buruk, berbanding terbalik dengan 17,4% yang menilai baik.
- Politik Nasional: Mayoritas publik (44,1%) menilai kondisi politik nasional dalam kategori buruk atau sangat buruk, sedangkan yang menilai baik hanya 17,6%.
- Penegakan Hukum: Penilaian negatif terhadap penegakan hukum juga mendominasi di angka 40,6%, sementara yang menyatakan baik berada di tingkat 28,1%.
Sorotan Terhadap Masalah Mendesak dan Program Unggulan
Survei juga memotret isu-isu mendesak yang menjadi beban utama di tengah masyarakat. Masalah utama yang paling banyak dikeluhkan adalah mahalnya harga-harga kebutuhan pokok (30%), disusul oleh pemberantasan KKN (26,8%), dan pengurangan kemiskinan (14,7%).
Kinerja pemerintah dalam merespons isu-isu ini dinilai semakin memburuk oleh sebagian besar masyarakat:
Sebanyak 50,6% warga menilai kerja pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan semakin buruk dibanding tahun lalu.
Terkait program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun tingkat pengenalan (awareness) publik sangat tinggi mencapai 95,2%, tingkat kepuasan pelaksanaannya justru rendah. Sebanyak 61,4% dari warga yang tahu menyatakan kurang atau tidak puas dengan pelaksanaan MBG.
Demikian pula pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), kendati dikenal oleh 80,3% warga, sekitar 71% dari mereka merasa kurang atau tidak yakin program tersebut akan berkembang dan maju di daerah mereka.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai oleh tantangan berat akibat persepsi negatif publik terhadap kestabilan ekonomi dan efektivitas penanganan masalah krusial di tingkat akar rumput.
Evaluasi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi kerakyatan dan efektivitas program-program prioritas nasional ke depan. (***_267)
Komentar