JAKARTA, MENJUAL HARAPAN — Pemerintah dituntut tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman fisik saat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melainkan juga wajib menempatkan keselamatan masyarakat serta perlindungan ekosistem satwa liar sebagai prioritas utama.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina. Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII tersebut, dampak dari karhutla jauh melampaui hilangnya vegetasi dan lahan terdegradasi.
"Yang terbakar bukan hanya pohon dan lahan. Ada habitat yang hilang, sumber pakan yang musnah, dan satwa liar yang kehilangan ruang hidupnya," tegas Selly dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (13/10/2026) yang dikutip dpr.go.id.
Ancaman Ekologis dan Krisis Kesehatan
Selly memaparkan bahwa bencana karhutla secara nyata mengancam kesehatan masyarakat, melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal, serta merusak tatanan ekosistem secara permanen. Musnahnya sumber pangan alami turut memicu konflik baru, di mana satwa liar terpaksa bermigrasi hingga mendekati kawasan permukiman warga untuk mencari perlindungan dan makanan.
Atas kondisi tersebut, ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan pemetaan terhadap kawasan ekologis yang rentan, mengoperasikan tindakan penyelamatan bagi satwa yang terdampak, serta menyusun rencana pemulihan habitat pascabencana.
Dari sisi kemanusiaan, Selly menekankan pentingnya respons cepat negara terhadap warga yang berada di lingkar dampak kabut asap.
"Warga yang terpapar asap membutuhkan layanan kesehatan, kelompok rentan membutuhkan perlindungan, dan masyarakat di kawasan berbahaya membutuhkan kepastian evakuasi. Itu kewajiban negara," ujar Selly.
Bantuan Pusat dan Evaluasi Menyeluruh
Selly juga mengingatkan pemerintah pusat agar segera memperbesar alokasi bantuan sesuai kebutuhan di lapangan. Ia menegaskan bahwa penetapan atau ketiadaan status bencana nasional tidak boleh dijadikan hambatan birokrasi yang memperlambat penanganan di daerah.
Guna memastikan penanganan berjalan akurat dan efektif, pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai indikator utama, mulai dari sebaran titik api (hotspot), luas lahan terbakar, sebaran paparan asap, hingga jumlah warga yang mengalami gangguan kesehatan maupun dampak sosial-ekonomi.
Data evaluasi tersebut, menurut Selly, harus dijadikan acuan utama dalam pemenuhan serta penempatan personel pemadam, pemenuhan peralatan, ketersediaan logistik, dan pengerahan fasilitas layanan kesehatan di wilayah terdampak. (*sjs_267)
Sumber Berita: dpr.go.id “Tangani Karhutla, Legislator Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan Warga dan Satwa Liar” (diakses dan direkonstruksi, `14/10/2026)
Baca juga:
Sengkarut Data Desil KIP Kuliah: DPR Warning Potensi Error 25% Berdampak Fatal bagi Warga Miskin
Komentar