Soroti Kewenangan Absolut Rektor, Komisi VIII DPR Uji Validitas Prosedur Pemilihan Rektor UINSA

MENJUAL HARAPAN — Komisi VIII DPR RI resmi membuka ruang klarifikasi terkait polemik dan dinamika prosedur penetapan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti gelombang aspirasi dan laporan substantif yang dilayangkan sivitas akademika UINSA mengenai legalitas serta transparansi proses kepemimpinan di kampus tersebut.

Isu krusial ini mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Basri Agus, menegaskan bahwa DPR berkewajiban melakukan audit prosedural terhadap seluruh rangkaian seleksi pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri tersebut.

“Ini sendiri sebagai jawaban dari datangnya utusan dari UIN Sunan Ampel kemarin di Surabaya yang melaporkan tentang pengangkatan rektor UIN yang sekarang, yaitu Pak Muzakki. Dan beliau melaporkan dengan segala catatan-catatan yang disampaikan kemarin ke Komisi VIII. Hari ini kita ingin mengklarifikasi tentang usulan-usulan dan catatan-catatan yang disampaikan itu,” tegas Hasan saat ditemui usai rapat di Parlemen.

Bedah Ketat Regulasi dan Opsi Pembentukan Panja

Fokus pendalaman Komisi VIII mencakup rekonstruksi linimasa seleksi—dimulai dari tahap pendaftaran awal, verifikasi berkas, hingga sidang pleno senat akademik yang meloloskan tiga besar nama calon rektor ke meja Kementerian Agama.

Tak hanya itu, instrumen regulasi turunan berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) yang menaungi tata cara pengangkatan rektor turut menjadi obyek evaluasi kritis. Menurut politisi senior ini, urgensi penataan aturan mendesak dilakukan mengingat besarnya porsi kekuasaan manajerial seorang rektor.

“Kita mencoba membedah PMA, Peraturan Menteri Agama tentang penentuan rektor. Sebab rektor ini kan mempunyai fungsi yang cukup absolut,” ujar Hasan menjelaskan pertimbangan tata kelola kelembagaan.

Terkait arah sikap politik Parlemen, DPR membuka berbagai kemungkinan strategis, termasuk potensi pembentukan Panitia Kerja (Panja) Khusus setelah mendengar pendirian dari seluruh fraksi politik di Komisi VIII.

“Semua fraksi sudah hampir selesai ngomong, nanti pada akhirnya apakah kita bentuk Panja, apa kita coba bedah dulu persoalan-persoalan yang dalam proses awal itu pemilihan Rektor UINSA Surabaya,” lanjutnya.

Meskipun pengawasan ketat tengah bergulir, DPR tidak terburu-buru mengambil keputusan drastis terkait status pelantikan Rektor UINSA oleh Menteri Agama. Komisi VIII memilih mengedepankan asas kecermatan prosedural (due process) sebelum menentukan rekomendasi politik atau hukum berikutnya. (***_267)

Sumber Berita: dpr.go.id “Hasan Basri Agus Dorong Pendalaman Mekanisme Pemilihan Rektor UINSA” (diakses dan direkonstruksi, 23/9/2026)

Baca juga:

Tegaskan Mandat Konstitusi, Komisi X DPR Minta Bantuan Pendidikan Dipisah dari Nomenklatur Bansos