Setahun Pemulihan Pascabencana Sumatra: Evaluasi Istana Ungkap Skala Kerusakan Masif dan Percepatan Rekonstruksi

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mengevaluasi progres satu tahun penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

MENJUAL HARAPAN — Tepat satu tahun pascabencana dahsyat yang melanda wilayah Sumatra pada November 2025 lalu, pemerintah pusat mengambil langkah akuntabilitas tertinggi. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin langsung rapat terbatas (ratas) guna mengevaluasi secara komprehensif progres rehabilitasi dan rekonstruksi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Rapat strategis ini turut membedah langkah-langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan di tiga provinsi utama yang terdampak parah, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, membeberkan bahwa bencana tersebut merupakan salah satu tragedi kemanusiaan dengan dampak terluas yang pernah tercatat.

"Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih," ungkap Tito usai ratas.

Skala Kerusakan yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya

Berdasarkan data satgas, bencana yang terjadi pada November 2025 itu menghantam 53 kabupaten/kota serta 4.533 desa dan kelurahan. Gelombang pengungsian masif melibatkan lebih dari 2,1 juta jiwa.

Tidak hanya itu, kerusakan fisik yang ditimbulkan sangat masif, meliputi:

• Lebih dari 184 ribu unit rumah warga.
• 4.922 fasilitas pendidikan.
• 954 fasilitas kesehatan.
• 1.593 fasilitas ibadah.
• Ribuan titik infrastruktur jalan dan jembatan daerah.

Suntikan Anggaran dan Rencana Induk hingga 2028

Guna memastikan roda pemerintahan dan pemulihan daerah berputar, Presiden Prabowo sejak awal telah menggelontorkan dukungan anggaran total sekitar Rp12,34 triliun. Dana tersebut mencakup belanja tak terduga Rp268 miliar, tambahan transfer keuangan daerah (TKD) sekitar Rp10,64 triliun, serta alokasi tambahan TKD khusus penanganan bencana sebesar Rp1,4 triliun.

"Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal," tegas Mendagri.

Untuk jangka panjang, pemerintah telah merumuskan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga tahun 2028 dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,67 triliun. Rencana induk ini mencakup 11.520 kegiatan—mulai dari perbaikan sungai, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sektor pendidikan, hingga pemulihan ekonomi di bidang pertanian dan perikanan yang dikoordinasikan oleh Bappenas bersama kementerian/lembaga dan daerah.

Titik Terang Pemulihan Layanan Dasar dan Hunian

Di tengah kompleksitas wilayah yang luas, progres pemulihan menunjukkan hasil nyata di lapangan:

• Sektor Kesehatan: Seluruh 87 rumah sakit yang terdampak kini telah kembali beroperasi normal.
• Sektor Pendidikan: Sebanyak 4.823 sekolah dari total 4.922 sekolah terdampak telah kembali menggunakan gedung asal, sementara 99 sisanya masih memanfaatkan ruang kelas darurat.
• Infrastruktur Transportasi: Jaringan jalan nasional dan jembatan nasional di ketiga provinsi telah pulih 100 persen dan fungsional sepenuhnya.
• Sektor Hunian: Pembangunan hunian sementara (huntara) telah rampung 99,84 persen atau mencakup 20.803 unit. Pemerintah kini tengah mengakselerasi pembangunan 57.027 unit hunian tetap (huntap) melalui skema relokasi di lokasi semula, pembangunan mandiri, hingga kawasan komunal.

Pemerintah menegaskan bahwa proses pemulihan menyeluruh ini akan terus dikawal secara bertahap hingga target tuntas pada 2028 mendatang, memastikan tidak ada warga korban bencana yang luput dari perhatian negara. (***_267)

Sumber Berita: presidenri.go.id “Presiden Prabowo Gelar Ratas Evaluasi Progres Satu Tahun Pemulihan Pascabencana Sumatra” (diakses dan direkonstruksi, 10/11/2026)

Baca juga:

Konsolidasi Lintas Generasi di Hambalang: Presiden Prabowo Jamu Sepuluh Mantan Kapolri