Menakar Nyali Hukum: Antara Sanksi Mati Koruptor dan Prinsip Konstitusional
MENJUAL HARAPAN — Wacana pengetatan jerat hukum bagi pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crime) kembali bergemuruh di Kompleks Parlemen. Di tengah perdebatan mekanisme perampasan aset, dukungan terbuka terhadap opsi pidana mati bagi koruptor disuarakan secara lantang dari Senayan, meski dibarengi dengan rambu-rambu pengingat yang ketat.
Dukungan tersebut datang dari Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah. Politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Gus Abduh ini menilai bahwa instrumen pemidanaan yang ada selama ini masih menyisakan celah besar: koruptor mendekam di penjara, namun harta hasil kejahatan tetap aman dan dapat dinikmati oleh keluarga mereka.
"Banyak koruptor sudah dihukum, tetapi hasil kejahatannya tidak sepenuhnya kembali ke negara. Bahkan, kekayaan hasil korupsi masih bisa dinikmati oleh pelaku maupun keluarganya," ujar Abdullah di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pasal Krusial dan Efek Jera
Berdasarkan draf terbaru Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, khususnya pada Pasal 4 ayat (2), terbuka ruang untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku korupsi.
Bagi Abdullah, langkah tegas ini krusial mengingat kerugian negara dalam kasus korupsi sering kali mencapai angka triliunan rupiah—nilai yang tidak sebanding dengan efek jera dari vonis penjara konvensional. Negara, menurutnya, harus memastikan bahwa kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan sedikit pun bagi pelakunya, termasuk memulihkan kerugian negara dari biaya penegakan hukum yang tidak sedikit.
Alarm Kehati-Hatian dan HAM
Kendati mendukung opsi hukuman mati, legislator asal Dapil Jawa Timur tersebut tidak menutup mata terhadap prinsip negara hukum. Ia mengingatkan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional oleh UUD 1945.
Oleh karena itu, penjatuhan sanksi tertinggi tersebut tidak boleh dilakukan serampangan, melainkan harus diposisikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dengan standar pembuktian dan proses hukum yang ekstra ketat.
"Prinsip kehati-hatian harus menjadi pegangan. Hukuman mati memang dapat menjadi instrumen untuk menghadapi kejahatan korupsi yang luar biasa, tetapi penerapannya harus melalui proses hukum yang ketat, objektif, dan benar-benar memenuhi ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.
Diskursus ini memperlihatkan bagaimana Senayan tengah bergulat mencari titik keseimbangan: antara ambisi menghadirkan efek jera yang mematikan bagi koruptor, dengan kewajiban menjaga batasan konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia. (***_267)
Sumber Berita: dpr.go.id
“Abdullah
Dukung Opsi Pidana Mati bagi Koruptor, Ingatkan Prinsip Kehati-hatian”
(diakses dan direkonstruksi, 10/11/2026)
Baca juga:
Komentar