DPR Tuntut Akuntabilitas Berkeadilan Usai Polri Jerat 20 Korporasi Kasus Karhutla

Ketua DPR RI, Puan Maharani (foto dok dpr.go.id)

MENJUAL HARAPAN — Penetapan 20 korporasi—termasuk empat di antaranya berstatus Penanaman Modal Asing (PMA)—sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menandai babak baru dalam penegakan hukum lingkungan di Tanah Air. Langkah tegas aparat penegak hukum ini memicu perhatian publik dan parlemen, yang menekankan pentingnya transparansi, integritas, serta jaminan perlindungan bagi masyarakat terdampak.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum yang menyasar entitas korporatif pengusaha lahan. Namun, ia menggarisbawahi bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari kuantitas penetapan tersangka, melainkan dari kepastian hukum yang transparan dan keadilan sosial bagi warga yang menanggung dampak bencana.

“Tentunya kita mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terindikasi dalam Karhutla di berbagai daerah. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas yang tinggi,” tegas Puan dalam keterangan resminya.

Peta Kasus: Korporasi dan Modal Asing di Pusaran Bencana

Secara rinci, penindakan hukum oleh Polri mencakup pengusutan terhadap 104 Laporan Polisi (LP) yang melibatkan dugaan kejahatan korporasi. Dari proses penyidikan tersebut, penyidik menyimpulkan penetapan status tersangka pada 20 korporasi. Keterlibatan empat perusahaan berskala PMA menegaskan bahwa pengawasan industri ekstraktif dan perkebunan harus berlaku setara tanpa membedakan status investasi.

Puan menegaskan, kejahatan karhutla bukan sekadar persoalan teknis pemadaman titik api atau rehabilitasi lahan, melainkan wujud ketegasan negara dalam menjamin hak dasar warga atas lingkungan yang sehat. Dampak multidimensi karhutla telah melumpuhkan tatanan sosial-ekonomi warga di daerah terdampak, melingkupi krisis kesehatan, gangguan pendidikan, hingga hilangnya sumber mata pencaharian.

“Proses penanganan Karhutla saat ini bukan hanya tentang pemadaman dan pemulihan saja, tapi juga tentang ketegasan Negara terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana Karhutla,” ujarnya.

Perlindungan Sosial dan Dampak Ekonomi Pasca-Penindakan

Di luar ranah hukum pidana, sorotan sosio-politik mengarah pada dampak lanjutan terhadap stabilitas ekonomi lokal dan kesejahteraan buruh. Penindakan hukum terhadap korporasi berpotensi memicu penghentian sementara operasional bisnis, yang dapat memengaruhi mata pencaharian pekerja serta pelaku usaha kecil di sekitar kawasan industri.

Mengantisipasi dinamika ini, Ketua DPR meminta pemerintah pusat dan daerah merumuskan langkah kontinjensi guna melindungi masyarakat terdampak dan para pekerja:

• Keberlanjutan Layanan Publik: Menjamin bahwa akses kesehatan, bantuan logistik, dan pendidikan anak-anak di daerah terdampak karhutla tetap berjalan tanpa terputus.
• Mitigasi Dampak Ekonomi: Menyiapkan jaring pengaman sosial bagi pekerja dan pelaku UMKM terdampak jika aktivitas ekonomi perusahaan dihentikan selama penyidikan.
• Komunikasi Publik yang Transparan: Menyediakan data berkala mengenai progres penyidikan serta bantuan nyata yang disalurkan agar kepercayaan publik terhadap negara tetap terjaga.

“Masyarakat perlu memperoleh perlindungan selama penyelesaian berlangsung. Keluarga pekerja dan warga sekitar perlu mengetahui dukungan yang tersedia serta arah penanganan yang memengaruhi penghidupan mereka,” tambah Puan.

Komitmen Pengawasan Parlemen

Sebagai bentuk fungsi pengawasan (oversight), DPR RI memastikan seluruh komisi terkait akan mengawal ketat jalannya penegakan hukum serta penanganan dampak karhutla. 

Pengawalan ini bertujuan memagari proses hukum agar terbebas dari intervensi politik maupun korporasi, serta memastikan masyarakat mendapatkan pemulihan yang berkeadilan. (***_267)

Sumber Berita: dpr.go.id “Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan” (diakses dan direkonstruksi, 31/10/2026)