Uji Materiil KUHAP 2025 di MK: DPR Tegaskan Polisi Penyidik Utama Bukan Bentuk Dominasi

MENJUAL HARAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kini tengah diuji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. DPR menilai aturan tersebut dibentuk demi menjaga keterpaduan sistem peradilan pidana serta menghadirkan mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik.

Keterangan resmi DPR tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka secara daring dalam sidang persidangan MK terkait Perkara Nomor 274/PUU-XXIV/2026 di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Dalam persidangan tersebut, DPR membela ketentuan yang menetapkan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik utama dalam KUHAP 2025. Martin menjelaskan bahwa norma ini bukan bertujuan mengesampingkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun penyidik khusus lainnya yang kewenangannya tetap diakui oleh undang-undang.

"Kedudukan polisi sebagai penyidik utama dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil," tegas Martin membacakan keterangan DPR RI.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menerangkan bahwa konsep penyidik utama merupakan bentuk penerapan integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu). Fungsi koordinasi dan pengawasan diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, maupun penyidikan yang berjalan tidak harmonis.

"Penegasan polisi sebagai penyidik utama lebih tepat dipahami sebagai fungsi pengendalian sistem, bukan sebagai bentuk dominasi kewenangan," kata Martin.

Pengawasan Checks and Balances bagi PPNS dan Tindakan Mendesak

DPR juga mempertahankan aturan terkait syarat izin ke Penyidik Polri saat PPNS hendak melakukan penangkapan dan penahanan. Menurut DPR, mekanisme ini merupakan bentuk checks and balances (saling mengawasi) dan bukan upaya subordinasi yang menggerus independensi PPNS.

"Independensi PPNS tetap diakui sepanjang pelaksanaan kewenangannya berada dalam koridor koordinasi dan pengawasan yang sah menurut hukum," tutur Martin.

Terkait kewenangan penggeledahan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri pada situasi mendesak—khususnya frasa "situasi berdasarkan penilaian Penyidik"—DPR meluruskan bahwa aturan tersebut tidak memberi wewenang diskresi tanpa batas.

"Frasa 'berdasarkan penilaian Penyidik' tidak identik dengan 'berdasarkan kehendak subjektif Penyidik', melainkan menunjuk pada penilaian profesional terhadap keadaan faktual yang dihadapi pada saat tindakan akan dilakukan," jelasnya.

DPR menambahkan, KUHAP 2025 tetap menjamin pengawasan yudisial karena penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setelah tindakan dilakukan. Di samping itu, keabsahan tindakan penyidik tetap dapat diuji oleh masyarakat melalui jalur praperadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, DPR menyimpulkan bahwa Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 93 ayat (3), Pasal 99 ayat (3), Pasal 113 ayat (5) huruf d, Pasal 120 ayat (2) huruf f, dan Pasal 140 ayat (8) huruf d UU KUHAP 2025 konstitusional dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. (***_267)

Sumber Berita: dpr.go.id “DPR Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tetap Menjamin Keterpaduan Penegakan Hukum” (diakses dan direkonstruksi, 21/9/2926)