Kepala Negara saat
melantik Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan
Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2
Oktober 2026. Foto: BPMI Setpres/Kris
MENJUAL HARAPAN — Presiden Prabowo Subianto menempatkan komunikasi pemerintah bukan semata sebagai sarana menyampaikan program, tetapi sebagai instrumen untuk memperkuat persatuan nasional.
Pesan itu disampaikan kepada jajaran baru Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) setelah Presiden melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom dan Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Arahan tersebut menandai pentingnya posisi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak hanya dituntut menyampaikan apa yang dikerjakan negara, tetapi juga menjelaskan pemikiran dan arah kebijakan Presiden kepada masyarakat.
Syahganda mengatakan, arahan Presiden itu akan menjadi salah satu fokus Bakom dalam menjalankan tugas ke depan.
“Kalau arahan Presiden yang disampaikan beliau itu adalah bagaimana caranya komunikasi ini menjadi alat persatuan nasional,” ujar Syahganda seusai dilantik Presiden Prabowo.
Menurut Syahganda, komunikasi pemerintahan perlu menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, pesan yang disampaikan tidak berhenti pada informasi mengenai program pemerintah, tetapi juga perlu menjelaskan gagasan serta arah kebijakan yang mendasarinya. (Presiden RI)
Menghadapi Perubahan Teknologi dan Algoritma Digital
Tantangan komunikasi pemerintah, kata Syahganda, juga semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Bakom, lanjut dia, akan meneruskan program komunikasi yang telah berjalan sekaligus memperkuat strategi komunikasi dengan mempertimbangkan perubahan teknologi tersebut.
Salah satu perhatian yang akan dikaji adalah bagaimana algoritma digital memengaruhi hubungan antara pesan pemerintah dengan masyarakat. Syahganda bahkan menyebut kemungkinan pembentukan tim khusus untuk mempelajari persoalan tersebut.
“Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok, tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melihat komunikasi publik tidak lagi berlangsung dalam ruang informasi yang sepenuhnya dikendalikan oleh institusi pemerintah. Distribusi informasi kini berlangsung melalui ekosistem digital yang dipengaruhi oleh teknologi, platform, algoritma, serta pola konsumsi informasi masyarakat.
Media Didorong Menjadi Ruang Dialog Pemerintah dan Masyarakat
Selain teknologi, Bakom akan memperkuat komunikasi dengan media massa dan wartawan.
Syahganda mengatakan dialog dengan insan pers akan ditingkatkan agar media tidak hanya menjadi saluran penyampaian pesan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu jalur untuk membawa aspirasi masyarakat kembali kepada pemerintah.
“Kita harus banyak ketemu teman-teman media, teman-teman wartawan, bagaimana dialog antara pemerintah dan teman-teman media itu bisa pada akhirnya menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat dan pesan-pesan masyarakat kembali kepada pemerintah,” ujar Syahganda.
Dengan demikian, komunikasi pemerintah yang hendak dibangun Bakom memiliki dua arah: pemerintah menjelaskan kebijakan kepada masyarakat, sekaligus pemerintah menerima informasi dan aspirasi dari masyarakat.
Pendekatan tersebut menempatkan komunikasi publik bukan sekadar aktivitas penyebaran informasi, melainkan bagian dari proses hubungan pemerintah dengan warga negara.
Bukan Hanya Program, tetapi Juga Gagasan Pemerintahan
Syahganda juga memberikan apresiasi kepada media yang selama ini membantu mengomunikasikan pemikiran Presiden dan berbagai program pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bukan hanya program yang dijalankan pemerintah, tetapi juga pemikiran yang melatarbelakangi kebijakan tersebut.
“Program oke, kemudian orang melihatnya. Tapi pikiran, nah, itu pikiran-pikiran beliau, itu pikiran-pikiran konstitusional dan itu penting sampai rakyat tahu semua,” pungkasnya.
Dalam konteks tersebut, arahan Presiden kepada Bakom memperlihatkan adanya penekanan pada komunikasi sebagai bagian dari proses membangun pemahaman publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, tantangan komunikasi pemerintah akan semakin berkaitan dengan perubahan teknologi digital dan kebutuhan membangun dialog yang efektif antara negara, media, dan masyarakat. (***_267)
Sumber: presidenri.go.id “Presiden Prabowo Tekankan Komunikasi Pemerintah
sebagai Alat Persatuan Nasional” (diakses dan direkonstruksi, 3/10/2026)
Komentar