MENJUAL HARAPAN — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah
Sjaifudian, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam meski persoalan
kesejahteraan guru dan dosen tak disinggung secara eksplisit dalam Pidato
Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto mengenai RAPBN 2027.
Bagi DPR, tidak disebutkannya
poin tersebut bukan berarti pemerintah menyimpang dari garis pertahanan. Hetifah menilai hal ini sebagai sinyal bagi Komisi X
untuk memperketat pengawasan dan menuntut skema permainan yang lebih konkret.
"Tidak disebutkannya
secara eksplisit persoalan kesejahteraan guru dan dosen dalam pidato RAPBN 2027
tentu menjadi perhatian. Namun, hal tersebut tidak boleh dimaknai bahwa
peningkatan kesejahteraan pendidik tidak menjadi prioritas pemerintah,"
tegas Hetifah sebagaimana dikutip dpr.go.id
(15/8/20260.
Mengawal "Dapur
Strategi" Anggaran
Politisi Fraksi Partai Golkar
itu memastikan Komisi X siap "turun minum" dan mengejar penjelasan
detail dari pemerintah terkait arah kebijakan dan dukungan anggaran. Isu kesejahteraan pendidik non-ASN yang kerap
tertinggal di papan skor kepastian penghasilan menjadi salah satu perhatian
utama yang bakal dikawal ketat.
Amunisi anggaran pendidikan
yang menembus Rp820,9 triliun dinilai harus terkonversi menjadi pencapaian
nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas.
"Dengan anggaran
pendidikan yang mencapai Rp820,9 triliun, kami tentu akan memastikan
peningkatan anggaran tersebut tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga
memberikan dampak nyata bagi pendidik dan mutu pendidikan," jelasnya.
Hetifah menutup pertemuannya
dengan menegaskan bahwa kesejahteraan guru ASN maupun non-ASN adalah pondasi
utama dalam memenangkan kualitas pendidikan nasional.
"Karena itu, dalam
pembahasan RAPBN 2027, kami tentu memperjuangkan adanya alokasi yang lebih
konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan guru dan dosen,"
pungkasnya. (*S_267)
Sumber Berita: dpr.go.id
“Kesejahteraan
Guru dan Dosen Tetap Harus Jadi Prioritas dalam RAPBN 2027” (diakses dan
direkonstruksi, 16/8/2026)
Baca juga:
Komentar