Dari Balai NU Merauke: Menyemaikan Pancasila, Memperjuangkan Keadilan Substantif di Ujung Timur Indonesia

MENJUAL HARAPAN — Suasana Balai Warga PCNU Kabupaten Merauke pada pertengahan Juni 2026 terasa hangat. Puluhan kepala kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga kalangan pers lokal berkumpul mengitari ruang diskusi. Di hadapan sekitar 150 peserta, legislator senior MPR/DPR RI asal Daerah Pemilihan Papua Selatan, H. Sulaeman L. Hamzah, kembali menggelar agenda Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).

Namun, agenda yang diinisiasi kerja sama DPD Partai NasDem Merauke dan Rumah Aspirasi Sulaeman L. Hamzah ini tak sekadar diisi dengan pidato normatif tentang pilar bernegara. Forum tersebut berubah menjadi arena dialog kritis tentang potret pembangunan nasional dan realitas hukum yang dirasakan masyarakat di Tanah Papua.

Dalam pemaparannya, Sulaeman menggarisbawahi hakekat pembangunan nasional yang diamanatkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945—yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Bagi Papua, amanat ini menuntut pendekatan yang humanis dan berkeadilan.

"Dalam menjaga integrasi dan kesatuan bangsa, masyarakat Papua dan Aceh harus merasa memiliki Indonesia, bukan sekadar dimiliki oleh Indonesia. Dengannya, hak dan kewajibannya sejajar, dan pendekatannya mutlak harus berbasis pada kesejahteraan serta keadilan sosial," tegas Sulaeman di hadapan para tokoh adat dan warga.

Diskusi berkembang hangat ketika peserta mempertanyakan efektivitas penerapan nilai Pancasila dalam ranah hukum dan politik saat ini. Menjawab hal itu, Sulaeman menekankan pentingnya hukum progresif—hukum yang bertindak sebagai alat pembaru (tool of social engineering) yang membahagiakan rakyat dan responsif terhadap dinamika sosial, bukan sekadar menjadi instrumen kekuasaan kaku yang represif.

"Pembangunan hukum dan politik kita tidak boleh buta terhadap konsekuensi sosial. Hukum dibentuk bukan untuk melayani elite kekuasaan, melainkan untuk memberikan keseimbangan, ketertiban, dan membahagiakan rakyat," pungkasnya. (S_267)