DPR dan Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola Ekspor

 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat agenda Konferensi Pers yang didampingi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria bersama awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026) (foto hasil tangkapan layar dari dpr.go.id)

MENJUAL HARAPAN - Di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), suasana konferensi pers terasa berbeda. Bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah pernyataan arah kebijakan ekonomi nasional. DPR RI bersama pemerintah menegaskan langkah percepatan perbaikan tata kelola ekspor sebagai strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, tampil bersama jajaran pejabat tinggi: Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan satu hal: koordinasi politik dan ekonomi kini bergerak dalam satu tarikan napas.

“Kami melakukan koordinasi bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh PT DSI di bawah Danantara maupun tata kelola ESDM di bawah Kementerian ESDM,” tegas Dasco.

Ekspor sebagai Motor Pertumbuhan

Ekspor bukan sekadar transaksi lintas negara, melainkan denyut utama bagi daya saing ekonomi nasional. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, tata kelola ekspor yang jelas dan terintegrasi menjadi syarat mutlak. Dasco menekankan pentingnya penyamaan persepsi antarlembaga, agar kebijakan yang lahir tidak hanya efektif di atas kertas, tetapi juga dipahami oleh masyarakat, pelaku usaha, dan investor.

Kejelasan informasi, menurutnya, adalah kunci menjaga kepercayaan dunia usaha. Tanpa komunikasi yang transparan, kebijakan ekonomi akan kehilangan daya dorong.

Regulasi dan Kepastian Pasar

Selain ekspor, DPR dan pemerintah juga membahas kebutuhan penyempurnaan regulasi. Aturan-aturan baru diharapkan mampu mempercepat implementasi program ekonomi, sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dasco menutup dengan penekanan bahwa regulasi bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk memperkuat daya saing nasional.

“Kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan untuk percepatan agar masyarakat, pelaku pasar, dan investor mendapat informasi yang jelas,” pungkasnya.

Politik-Ekonomi dalam Satu Panggung

Konferensi pers ini memperlihatkan wajah baru koordinasi antara DPR dan pemerintah. Politik tidak lagi berdiri di luar ekonomi, melainkan menjadi bagian integral dalam mengawal kebijakan.

Dengan tata kelola ekspor yang diperbaiki, regulasi yang disempurnakan, dan komunikasi yang diperjelas, arah pembangunan ekonomi Indonesia memasuki babak baru: akselerasi pertumbuhan berbasis kepercayaan dan tata kelola yang baik. (S_267)

Sumber tulisan: dpr.go.id "DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara"

Baca juga:

Reformasi Tata Kelola Bursa: DPR RI Tegaskan Peran Pengawasan Pasar Modal 

Komisi X DPR Restui "Suntikan" Rp40,7 Triliun demi Guru dan Wajib Belajar 13 Tahun