Wakil
Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat agenda Konferensi Pers yang didampingi oleh
Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman
Andi Agtas, serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria bersama
awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026) (foto hasil tangkapan layar dari dpr.go.id)
MENJUAL
HARAPAN - Di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin
(8/6/2026), suasana konferensi pers terasa berbeda. Bukan sekadar agenda rutin,
melainkan sebuah pernyataan arah kebijakan ekonomi nasional. DPR RI bersama pemerintah
menegaskan langkah percepatan perbaikan tata kelola ekspor sebagai strategi
untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, tampil bersama jajaran
pejabat tinggi: Mensesneg Prasetyo
Hadi, Menteri ESDM Bahlil
Lahadalia, Menteri Hukum Supratman
Andi Agtas, serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Kehadiran
lintas sektor ini mencerminkan satu hal: koordinasi politik dan ekonomi kini
bergerak dalam satu tarikan napas.
“Kami melakukan koordinasi bagaimana mempercepat
pertumbuhan ekonomi, sekaligus membicarakan tata kelola ekspor yang akan
dilakukan oleh PT DSI di bawah Danantara maupun tata kelola ESDM di bawah
Kementerian ESDM,” tegas Dasco.
Ekspor
sebagai Motor Pertumbuhan
Ekspor bukan sekadar transaksi lintas negara, melainkan
denyut utama bagi daya saing ekonomi nasional. Dalam konteks global yang penuh
ketidakpastian, tata kelola ekspor yang jelas dan terintegrasi menjadi syarat
mutlak. Dasco menekankan pentingnya penyamaan
persepsi antarlembaga, agar kebijakan yang lahir tidak hanya
efektif di atas kertas, tetapi juga dipahami oleh masyarakat, pelaku usaha, dan
investor.
Kejelasan informasi, menurutnya, adalah kunci menjaga
kepercayaan dunia usaha. Tanpa komunikasi yang transparan, kebijakan ekonomi
akan kehilangan daya dorong.
Regulasi
dan Kepastian Pasar
Selain ekspor, DPR dan pemerintah juga membahas kebutuhan
penyempurnaan regulasi. Aturan-aturan baru diharapkan mampu mempercepat
implementasi program ekonomi, sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih
kondusif. Dasco menutup dengan penekanan bahwa regulasi bukan sekadar
formalitas, melainkan instrumen untuk memperkuat daya saing nasional.
“Kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan
untuk percepatan agar masyarakat, pelaku pasar, dan investor mendapat informasi
yang jelas,” pungkasnya.
Politik-Ekonomi
dalam Satu Panggung
Konferensi pers ini memperlihatkan wajah baru koordinasi
antara DPR dan pemerintah. Politik tidak lagi berdiri di luar ekonomi,
melainkan menjadi bagian integral dalam mengawal kebijakan.
Dengan tata kelola ekspor yang diperbaiki, regulasi yang
disempurnakan, dan komunikasi yang diperjelas, arah pembangunan ekonomi Indonesia
memasuki babak baru: akselerasi pertumbuhan berbasis
kepercayaan dan tata kelola yang baik. (S_267)
Sumber tulisan: dpr.go.id "DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara"
Baca juga:
Reformasi Tata Kelola Bursa: DPR RI Tegaskan Peran Pengawasan Pasar Modal
Komisi X DPR Restui "Suntikan" Rp40,7 Triliun demi Guru dan Wajib Belajar 13 Tahun
Komentar