Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Dari “Only One Earth” ke Krisis Planetary

Foto hasil tangkapan layar dari rri.co.id

MENJUAL HARAPAN - Tanggal 5 Juni setiap tahun menjadi pengingat keras bahwa bumi bukan sekadar ruang hidup, melainkan rumah satu-satunya yang kita miliki.

Sejak Konferensi Stockholm 1972, PBB menetapkan World Environment Day sebagai momentum global untuk menyatukan suara manusia dalam menjaga lingkungan.

Slogan perdana “Only One Earth” terasa sederhana, tetapi justru itulah inti pesan: kita tidak punya planet cadangan.

Sejarah dan Latar Belakang

Hari Lingkungan Hidup Sedunia lahir dari kegelisahan dunia atas industrialisasi yang merusak ekosistem. Konferensi Stockholm menjadi tonggak sejarah, melahirkan UNEP (United Nations Environment Programme) sebagai motor penggerak.

Sejak 1974, peringatan ini bergulir dengan tema berbeda tiap tahun, menyesuaikan krisis yang dihadapi: polusi plastik, hilangnya biodiversitas, hingga perubahan iklim.

Perkembangan Global

Kini lebih dari 150 negara ikut serta. Dari aksi penanaman pohon hingga kampanye digital, Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi panggung solidaritas.

Akan tetapi, solidaritas ini sering kali berhenti di level simbolik. Poster, seminar, dan seremoni tidak cukup menghadapi kenyataan bahwa bumi sedang mengalami triple planetary crisis: perubahan iklim, polusi, dan kerusakan biodiversitas.

Konteks Indonesia

Di Indonesia, peringatan ini biasanya diwarnai dengan gerakan penanaman pohon, lomba kebersihan, atau seminar akademik. Tema nasional 2026: “Saatnya Bekerja untuk Iklim” menegaskan urgensi aksi nyata.

Meskipun demikian, tantangan besar tetap ada, yaitu: deforestasi yang masif, sampah plastik yang menumpuk, dan banjir perkotaan yang semakin rutin. Pertanyaannya: apakah peringatan ini mampu menggerakkan kebijakan yang lebih berani?

Tantangan

Tantangannya, acapkali, pertama, seremonial vs substansi – Banyak peringatan berhenti pada seremoni tahunan. Padahal, krisis lingkungan menuntut kebijakan struktural: regulasi ketat, insentif hijau, dan penegakan hukum lingkungan.

Kedua, ketimpangan global – Negara berkembang seperti Indonesia menanggung dampak besar perubahan iklim, sementara negara maju masih dominan dalam emisi karbon.

Ketiga, kesadaran publik – Kampanye masif belum sepenuhnya mengubah perilaku masyarakat. Kesadaran sering muncul hanya saat momentum tahunan, lalu hilang dalam rutinitas.

Dengan demikian, Hari Lingkungan Hidup Sedunia seharusnya menjadi alarm global. Ia bukan sekadar perayaan simbolik, melainkan panggilan darurat.

Tanpa aksi nyata, slogan “Only One Earth” hanya akan menjadi nostalgia, sementara bumi terus kehilangan daya dukungnya.

Indonesia, dengan segala kerentanan ekologisnya, harus menjadikan momentum ini sebagai titik balik: dari seremoni menuju kebijakan berani, dari kampanye menuju aksi nyata.

Catatan Penutup

Esai ini menegaskan bahwa Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan hanya milik aktivis atau akademisi, melainkan milik semua orang.

Krisis lingkungan adalah krisis peradaban. Jika kita gagal menjawab panggilan ini, maka generasi mendatang akan mewarisi bumi yang sakit.

Peringatan 5 Juni harus menjadi kompas moral: mengingatkan bahwa menjaga bumi bukan pilihan, melainkan kewajiban. (Silahudin)

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini