Mengakhiri Dualisme Data Nasional: Urgensi Dikotomi Statistik Resmi dalam RUU Statistik

MENJUAL HARAPAN — Ruwetnya tata kelola data nasional yang kerap memicu tumpang tindih kebijakan publik di Indonesia mulai dicarikan jalan keluar fundamental oleh parlemen. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik, Komisi X DPR RI melemparkan usulan progresif untuk merombak total sistem klasifikasi data nasional demi menyudahi kebingungan publik dan ego sektoral antarlembaga.

Gagasan tersebut dimotori oleh Anggota Komisi X DPR RI, Eva Stevany Rataba, dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Statistik bersama Tim Panja Pemerintah di Gedung Nusantara I, Senayan, Selasa (14/7/2026). Dalam rapat dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut, Eva mendesak agar pembagian kategori statistik yang berlaku selama ini segera disederhanakan.

Jika merujuk pada regulasi lama, potret statistik Indonesia terbagi rumit ke dalam tiga pilar: statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Di hadapan forum panja, legislator dari Fraksi Partai NasDem ini mengusulkan agar klasifikasi trilogi tersebut dipangkas secara radikal menjadi dua payung besar saja, yakni statistik resmi negara (official statistics) dan non-statistik resmi negara.

"Kami mengusulkan agar pembagian statistik dasar, statistik sektoral, dan juga statistik khusus ini mungkin baiknya disederhanakan menjadi statistik resmi negara dan non statistik resmi negara," cetus Eva saat memaparkan argumennya di ruang rapat.

Bukan tanpa alasan urgensi pemangkasan ini disuarakan. Secara empiris, melimpahnya klasifikasi data terbukti kontraproduktif di lapangan. Alih-alih melengkapi, tumpang tindih regulasi ini acap kali memicu ego sektoral antarinstansi, melahirkan jurang perbedaan data rujukan antar-kementerian, hingga mengikis kepercayaan publik domestik dan internasional terhadap keandalan basis data pemerintah.

Menurut Eva, pengelompokan yang lebih lugas akan memberikan kepastian hukum yang mutlak mengenai data mana yang telah lolos uji standardisasi tertinggi. Dengan begitu, perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan strategis, penganggaran, hingga proses evaluasi program kerja negara memiliki kompas pemandu yang seragam.

Untuk menyandang predikat "Statistik Resmi Negara", parlemen menetapkan batas kualitas yang rigid. Suatu data wajib diproduksi melalui metodologi yang baku, tingkat akurasi dan kualitas data yang terjamin, bersikap objektif, memiliki keterbandingan (komparabilitas), serta ditopang oleh mekanisme verifikasi yang jelas. Sebaliknya, data yang belum memenuhi kriteria ketat ini akan otomatis dikelompokkan ke dalam kategori non-statistik resmi negara.

"Data yang belum memenuhi persyaratan tersebut dapat dikategorikan sebagai nonstatistik resmi negara. Sehingga tetap dapat digunakan untuk kepentingan tertentu, tetapi tidak serta-merta menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan negara," urai legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III tersebut.

Di akhir pemaparannya, Eva menepis kekhawatiran bahwa penyederhanaan ini akan mengebiri orkestrasi pemangku kepentingan lain. Penegasan dikotomi ini murni ditujukan sebagai jangkar integrasi tata kelola data nasional agar lebih terintegrasi, terpercaya, dan akuntabel di mata publik, tanpa mengurangi kontribusi riset dari kementerian sektoral, pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun masyarakat sipil.

Catatan

Langkah membagi statistik menjadi 'resmi' dan 'non-resmi' merupakan terobosan hukum yang berani. Masalah klasik birokrasi Indonesia bukanlah kelangkaan data, melainkan inflasi data yang saling bertabrakan—di mana tiap instansi sering kali memegang angka yang berbeda. Melalui RUU ini, parlemen mencoba menertibkan kedaulatan data agar negara tidak lagi salah melangkah dalam mengeksekusi anggaran akibat salah membaca data dasar. (*S_267)

Sumber dan Rujukan Data: dpr.go.id "Eva Stevany Usulkan RUU Statistik Sederhanakan Klasifikasi Data Nasional" (diakses, 15/7/2026)

Langkah Awal Meykinkan: Ana/Trias Lolos dari Hadangan Chinese Taipei, Siap Tantang Raksasa China

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini