Menakar Keadilan Anggaran Olahraga: Menpora Diingatkan Hapus Ego Sektoral demi Cabor Berprestasi

MENJUAL HARAPAN — Kebijakan alokasi anggaran dalam pembangunan sektor olahraga nasional kembali menuai sorotan tajam dari parlemen. Komisi X DPR RI secara tegas mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk merombak formula distribusi anggaran pembinaan dengan berbasis pada capaian prestasi konkret tiap-tiap cabang olahraga (cabor), alih-alih terjebak pada popularitas industri semata.

Langkah ini menjadi salah satu poin krusial yang mengemuka pasca-Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga RI pada Selasa (14/7/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan. Agenda formal yang sejatinya membahas Laporan Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025 tersebut bertransformasi menjadi panggung evaluasi kritis terhadap visi keberlanjutan prestasi olahraga nasional di masa depan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menggarisbawahi bahwa komitmen besar pemerintah dalam mendorong Tim Nasional Sepak Bola Indonesia agar mampu menembus putaran final Piala Dunia 2030 memang patut diapresiasi tinggi. Terlebih, langkah strategis tersebut telah dipayungi oleh Peraturan Presiden (Perpres) mengenai percepatan sepak bola nasional yang secara otomatis membawa konsekuensi logis pada pembiayaan anggaran.

"Sudah ada Perpres tentang percepatan sepak bola nasional. Di Perpres itu termasuk konsekuensi anggarannya. Kami sangat mengapresiasi Bapak Presiden yang menginginkan tim nasional kita masuk Piala Dunia 2030," ujar Lalu Hadrian Irfani saat memberikan keterangan formal.

Kendati demikian, politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan posisi ganda Menpora yang saat ini juga menakhodai PSSI selaku induk organisasi sepak bola nasional. Konflik kepentingan dan potensi bias fokus menjadi alarm bagi parlemen. Lalu meminta Menpora bergerak cepat menyusun program pembinaan yang terukur, rasional, dan akuntabel demi merealisasikan target ambisius Presiden tersebut tanpa mengorbankan pilar olahraga lainnya.

Ketakutan akan lahirnya "anak emas" di jagat olahraga tanah air bukan tanpa alasan. Legislator asal Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II ini secara khusus menyoroti adanya kecenderungan ego sektoral di internal birokrasi yang berpotensi meminggirkan cabang olahraga non-sepak bola. Padahal, secara statistik dan sejarah, cabor-cabor mandiri seperti panjat tebing justru konsisten mengibarkan bendera Merah Putih di podium tertinggi kejuaraan dunia.

"Kami melihat memang ada ego sektoral masing-masing. Oleh sebab itu, di setiap rapat kami selalu mengingatkan Menpora tidak boleh ada ego sektoral. Cabang olahraga yang mendulang prestasi tentu harus menjadi prioritas," tegasnya dengan nada lugas.

Menurut perspektif parlemen, penambahan anggaran untuk cabor potensial seperti panjat tebing bukan sekadar urusan memburu medali di atas kertas, melainkan investasi jangka panjang. Anggaran yang memadai merupakan fondasi utama untuk menjaga mata rantai pembinaan atlet usia dini tetap berjalan, sistem kesejahteraan atlet terjamin, dan fasilitas latihan berstandar internasional dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Menutup keterangannya, Komisi X DPR RI memberikan sinyal kuat bahwa mereka akan mengawal ketat penyusunan anggaran cabor di sisa tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun mendatang, guna memastikan asas keadilan proporsional dapat diimplementasikan demi kehormatan nama bangsa di panggung dunia.

Catatan

Dinamika klasik dalam tata kelola olahraga di Indonesia: benturan antara popularitas massa (sepak bola) dan kepastian prestasi (cabor non-sepak bola seperti panjat tebing). Kritik mengenai "ego sektoral" yang dilemparkan parlemen menjadi pengingat krusial agar Kemenpora yang terafiliasi erat dengan PSSI mampu bertindak objektif dan adil dalam mendistribusikan APBN demi ekosistem olahraga yang sehat.

Sumber berita: dpr.go.id "Komisi X Minta Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Cabang Olahraga Berprestasi" (diakses, 15/7/2026)

Spanyol ke Grand Final Piala Dunia 2026 Usai Tendang Prancis

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini