Dana Otsus Aceh: Konsekuensi Logis atas Kewenangan Khusus yang Diberikan Negara

JAKARTA, MENJUAL HARAPAN – Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Aceh dinilai bukan sekadar bantuan finansial, melainkan sebuah kewajiban konstitusional dan konsekuensi logis dari status kekhususan yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak boleh dilepaskan dari jaminan kepastian komitmen anggaran tersebut.

Hal itu ditegaskan oleh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, TA Khalid, dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Melanjutkan Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UUPA yang berlangsung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2026).

Menurut TA Khalid, implementasi dari setiap kewenangan khusus yang didelegasikan pusat kepada Pemerintah Aceh hanya akan berjalan optimal jika ditopang oleh dukungan pendanaan yang kuat dan berkelanjutan.

“Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu adalah undang-undang kewenangan khusus. Dana otsus adalah konsekuensi daripada kewenangan. Jadi, dana otsus adalah konsekuensi yang harus kita berikan terhadap kewenangan khusus yang kita berikan,” ujar politisi tersebut.

Rasionalisasi Usulan 2,5 Persen

Lebih lanjut, TA Khalid menilai tuntutan dan usulan dari Pemerintah Aceh yang mengharapkan alokasi Dana Otsus dipatok pada angka 2,5 persen merupakan hal yang sangat wajar. Angka tersebut dinilai sebanding dengan tanggung jawab besar dalam mengelola daerah dengan dinamika politik dan historis seperti Aceh.

Ia mengingatkan kembali bahwa selama status dan kewenangan khusus masih melekat pada Bumi Serambi Mekkah, maka kewajiban negara untuk menyalurkan Dana Otsus mutlak harus dipenuhi. Kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam bingkai ketatanegaraan Indonesia.

“Dana otsus itu adalah kewajiban kita bersama, kewajiban negara yang harus diberikan kepada Pemerintah Aceh, akibat daripada kewenangan khusus yang diberikan kepada Aceh. Selama kewenangan khusus itu diberikan, maka dana otsus juga harus diberikan dong,” pungkasnya dengan tegas. (*Sjs_267)