Menjual-Harapan

Menteri Ferry: Banjir Bandang Sergap Bandung Jika KBU Terus Dirusak Menteri Ferry: Banjir Bandang Sergap Bandung Jika KBU Terus Dirusak Sabtu, 28/03/2015 - 16:54 NGAMPRAH, (PRLM).- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan memprediksi banjir bandang bisa datang ke Bandung, jika kerusakan alam terus terjadi di kawasan Bandung Utara. Untuk itu, Ferry menilai, tindakan merusak alam dapat dikategorikan perbuatan koruptif. "Banjir bandang bisa datang ke Bandung. (Ngeri) Membayangkan jika Bandung terkena banjir bandang," ucap Ferry dalam acara pengangkatannya sebagai Anggota Kehormatan Perhimpunan Mahasiswa Pecinta Alam (PMPA) Palawa Universitas Padjadjaran, di salah satu kawasan villa, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu ( 28/3/2015 ) sore. Ferry menambahkan, perbuatan koruptif tak hanya berkaitan dengan memanipulasi keuangan negara. Akan tetapi, kata dia, perbuatan merusak keseimbangan alam juga kegiatan koruptif. "Koru...

Oleh Silahudin KEBERADAAN guru, sulit untuk kita ingkari sebagai orang yang telah berjasa. Begitu pentingnya peran dan fungsinya dalam mencerdaskan manusia, dan menanamkan nilai-nilai, serta budaya terhadap anak didik. Martinis Yamin (2013:64) menjelaskan “di lembaga pendidikan guru menjadi orang pertama, bertugas membimbing, mengajar, dan melatih anak didik mencapai kedewasaan.” Sementara dalam kenyataannya, ragam Pendapat dan sorotan terhadap guru dengan persoalan yang dihadapinya mulai soal kesejahteraan, kualitas guru, dan termasuk soal sebaran guru yang masih timpang. Dalam kaitan dengan kesejahteraan guru, harus diakui kini sudah mulai baik dibanding 10 tahun sebelumnya, di antaranya dengan tunjangan sertifikasi guru. Namun, hal itu bukan berarti persoalan selesai. Dalam pengelolaan guru pada dasarnya masih terhambat oleh persoalan pemenuhan kuantitatif beban kerja jam mengajar guru 24 jam dalam seminggu. Titik persoalannya, beban kerja guru cenderung tidak tercapai ata...

Hadapi MEA, Tak Ada Alasan Gentar bagi Hipmi

Ilustrasi Kabinet Kerja (foto hasil tangkapan layar dari id.wikipedia.org) Oleh Silahudin*) KERINDUAN publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, tampaknya telah menjadi keniscayaan tak bisa ditutupi. Hal ini terjadi karena selama pemerintahan koalisi partai-partai (era reformasi), selalu terulang transaksional dalam “tarik menarik” jabatan politis strategis. Politik transaksional dalam mengisi jabatan menteri, atmosfernya selama ini terus menerus "mengotori" udara politik nasional yang secara sadar atau tidak membawa dampak atas apatisme rakyat terhadap pemerintahan. Itu sebabnya, nomenklatur kabinet kerja (zaken cabinet) hari-hari ini terus didengung-dengungkan oleh kehendak publik. Keinginan publik terhadap presiden terpilih, sejatinya tidak terjebak pada “permainan politik” bagi-bagi kursi menteri semata, tetapi dalam mengarsiteki kabinetnya didasarkan atas kualifikasi kompetensi dan profesionalitas untuk pos-pos menterinya. Perlu diingat, selama ini era refo...

Volume Sampah Meningkat, Jumlah Armada tak Ideal