Langsung ke konten utama

Menteri Ferry: Banjir Bandang Sergap Bandung Jika KBU Terus Dirusak

Menteri Ferry: Banjir Bandang Sergap Bandung Jika KBU Terus Dirusak







Menteri Ferry: Banjir Bandang Sergap Bandung Jika KBU Terus Dirusak

NGAMPRAH, (PRLM).- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan memprediksi banjir bandang bisa datang ke Bandung, jika kerusakan alam terus terjadi di kawasan Bandung Utara. Untuk itu, Ferry menilai, tindakan merusak alam dapat dikategorikan perbuatan koruptif.
"Banjir bandang bisa datang ke Bandung. (Ngeri) Membayangkan jika Bandung terkena banjir bandang," ucap Ferry dalam acara pengangkatannya sebagai Anggota Kehormatan Perhimpunan Mahasiswa Pecinta Alam (PMPA) Palawa Universitas Padjadjaran, di salah satu kawasan villa, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (28/3/2015) sore.
Ferry menambahkan, perbuatan koruptif tak hanya berkaitan dengan memanipulasi keuangan negara. Akan tetapi, kata dia, perbuatan merusak keseimbangan alam juga kegiatan koruptif.
"Korupsi bukan hanya menggunakan keuangan negara. Mengambil tanah dan merusak keseimbangan alam juga koruptif," katanya.
Dengan demikian, untuk melindungi kawasan Bandung Utara dari kegiatan perusakan Ferry pun kemudian membuat film dokumentasi yang isinya bercerita untuk menakuti orang akan dampak merusak keseimbangan alam.
"Saya membuat film agar orang tahu merusak alam seperti tanah itu dampaknya mengerikan," ujarnya.
Di tempat yang sama Ferry diangkat menjadi Anggota Kehormatan PMPA Palawa Universitas Padjadjaran bersama mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Pelantikan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 PMPA Palawa Unpad, selain acara Seminar dan Peluncuran Buku Speleologi dan kawasan karst, Lomba lari Manglayang Running Trail (MRT), dan Bhakti Sosial Kesehatan.
Ketua HUT 33 PMPA Palawa Unpad, Juston Pangaribuan menyatakan, pengangkatan Ferry Mursyidan Baldan dan Erry Riyana Hardjapamekas itu, tidak terlepas dari kepedulian mereka selama ini terhadap lingkungan hidup dan konservasi alam.
"Pertimbangan yang diambil tidak terlepas dari kepedulian mereka terhadap lingkungan hidup, tentunya sejalan dengan visi misi Palawa peduli pada lingkungan dan konservasi," katanya.
Dia menambahkan, pengangkatan kedua orang itu juga tidak terlepas dari mereka yang alumni Unpad. "Apalagi Kang Ferry, pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unpad. Jauh sebelum saat ini, beliau sudah hadir dalam kegiatan di Palawa Unpad," ujarnya.
Selain kedua orang itu, PMPA Palawa juga akan mengangkat Anggota Kehormatan pada 6 orang lainnya yang dinilai sudah banyak memberikan dukungan kepada kegiatan perhimpunan pecinta alam yang terkenal dengan keahlian bidang Speleologi itu.
Acara pelantikan Anggota Kehormatan itu akan dilakukan pada Sabtu (28/3/2015) di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang akan dihadiri sekitar 400 anggota Palawa yang banyak tersebar baik di dalam maupun luar negeri. (Miradin Syahbana Rizky/A-88)***
sumber: Pikiran Rakyat Online

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pesan RUU Perampasan Aset, Menata Hak Publik

Oleh Silahudin SALAH  satu poin krusial tuntutan unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025 yang lalu, adalah soal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. RUU ini, memang sudah jauh-jauh hari diusulkan pemerintah, namun tampaknya masih belum menjadi prioritas prolegnas. Di tengah meningkatnya tuntutan publik seperti dalam 17+8 tuntutan rakyat, RUU ini menjadi salah satu poin tuntutannya yang harus dijawab sungguh-sungguh oleh pemerintah dan DPR. RUU Perampasan Aset dalam tuntutan tersebut diberi tenggang waktu target penyelesaaiannya dalam kurun waktu satu tahun, paling lambat 31 Agustus 2026 (Kompas.id, 3/9/2025). RUU Perampasan Aset, tentu merupakan bagian integral yang menjanjikan reformasi struktural dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Selama ini, aset hasil kejahatan, terutama korupsi dan kejahatan ekonomi, tidak jelas rimbanya. RUU ini tampak visioner dimana menawarkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, sebuah pendekatan yang lebih progresif dan berpihak pada kepentingan ...

MENTERTAWAKAN NEGERI INI

Oleh: Silahudin MENJUAL HARAPAN - Mentertawakan negeri ini bukan karena kita tak cinta. Justru karena cinta itu terlalu dalam, hingga luka-lukanya tak bisa lagi ditangisi. Maka tawa menjadi pelipur, menjadi peluru, menjadi peluit panjang di tengah pertandingan yang tak pernah adil. Negeri ini, seperti panggung sandiwara, di mana aktor utamanya tak pernah lulus audisi nurani. Di ruang-ruang kekuasaan, kita menyaksikan para pemimpin berdialog dengan teleprompter, bukan dengan hati. Mereka bicara tentang rakyat, tapi tak pernah menyapa rakyat. Mereka bicara tentang pembangunan, tapi tak pernah membangun kepercayaan. Maka kita tertawa, bukan karena lucu, tapi karena getir yang terlalu lama dipendam. Pendidikan, katanya, adalah jalan keluar. Tapi di negeri ini, sekolah adalah lorong panjang menuju penghapusan imajinasi. Anak-anak diajari menghafal, bukan memahami. Mereka diuji untuk patuh, bukan untuk berpikir. Guru-guru digaji dengan janji, sementara kurikulum berganti seperti musim, tanpa...

Menjadi Wakil Rakyat Tidak Hanya Terpilih, Tapi Teruji

MENJUAL HARAPAN - Pemilihan umum merupakan gerbang masuk menuju ruang representasi, tetapi bukan jaminan bahwa seseorang telah siap menjadi wakil rakyat. Terpilih adalah pengakuan elektoral, sementara teruji adalah proses etis dan reflektif yang berlangsung sepanjang masa jabatan. Dalam konteks DPRD, menjadi wakil rakyat yang teruji berarti menjalankan fungsi kelembagaan dengan integritas, keberpihakan, dan kesadaran akan dampak sosial dari setiap keputusan. Demokrasi lokal membutuhkan wakil rakyat yang tidak hanya hadir secara politik, tetapi juga secara moral. Seperti dikemukakan oleh Max Weber (1919), “Politik yang bermakna adalah politik yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan ambisi.” Maka, keterpilihan harus diikuti dengan proses pembuktian: apakah wakil rakyat mampu menjaga etika, mendengar publik, dan berpihak pada keadilan. Fungsi DPRD mencakup legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya menuntut kapasitas analitis, keberanian politik, dan komitmen etis. Ter...