Langsung ke konten utama

Pintu Gerbang - Sesi 4: Hijrah yang Belum Usai

"Selama ada kuasa yang dipelihara untuk menindas, 

selama itu hijrah adalah tugas, bukan kenangan"


MENJUAL HARAPAN - Malam kembali turun di kota, namun kali ini tidak senyap. Bisik-bisik tentang Piagam Baru yang lahir dari kampus kecil itu mulai menjalar ke berbagai ruang: ruang guru, ruang komunitas adat, hingga sel kecil di penjara ide.

Di ruang-ruang itu, para pemuda menyalin pasal-pasal etika dengan spidol lusuh di tembok kayu. Seorang petani membacakan kutipan dari Hijrah Kecil dalam rapat desa yang biasanya sunyi. Di layar ponsel, seorang jurnalis membagikan suara-suara rakyat yang tak muat di saluran televisi. Hijrah telah mengambil bentuknya sendiri—tak lagi bergerak dari kota ke kota, tapi dari kesadaran ke kesadaran.

Sementara itu, mereka bertiga—si penulis, si aktivis, dan si pembela hukum—berjalan di atas jalan berbatu menuju sebuah dusun yang sedang melawan penggusuran. Mereka tak berkoar, tak memakai atribut. Tapi di pundak mereka, terbawa naskah-naskah yang belum selesai, dan di hati mereka, tertanam satu kalimat:

“Hijrah bukan tujuan, tapi kompas yang menjaga kita dari diam.”

Sang dosen sepuh, kini tidak lagi mengajar secara formal, memilih menjadi penulis sunyi yang meletakkan naskah-naskahnya di laci-laci pustaka rakyat. Ia tahu, ia tidak akan melihat perubahan besar itu sekarang. Tapi ia juga tahu, tak ada perubahan besar yang lahir dari ambisi. Semuanya dari kesetiaan pada makna.

“Tahun 1447 Hijriah akan berlalu seperti waktu lainnya.

Tapi jika hijrah dipahami sebagai tekad untuk terus menolak tunduk pada yang zalim,

maka waktu tak lagi berjalan, ia bersekutu.”

tamat


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...