Langsung ke konten utama

Titik Balik di Lirboyo, Jalan Konstitusional Menuju Islah PBNU

MENJUAL HARAPAN - Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur, kembali menjadi saksi sejarah bagi perjalanan panjang Nahdlatul Ulama. Pada Kamis (25/12), sebuah ketegangan yang sempat mengancam soliditas organisasi terbesar di dunia ini akhirnya mencair. Dalam rapat konsultasi yang berlangsung selama tiga jam, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyepakati langkah islah dengan komitmen menyelenggarakan Muktamar Ke-35 NU sesegera mungkin.

Kesepakatan ini bukan sekadar jabat tangan formalitas, melainkan sebuah ikhtiar kolektif untuk mengakhiri polemik yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Forum yang dihadiri oleh jajaran Syuriyah, Mustasyar, dan kiai-kiai sepuh ini menjadi ruang "tabayun" atas berbagai isu sensitif yang sempat membelah kepengurusan. Juru bicara pertemuan, Abdul Muid Shohib, menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan penuh kehati-hatian demi menjaga kemaslahatan jam’iyyah.

Dinamika internal ini bermula dari keputusan Rais Aam yang meminta Gus Yahya mundur akibat persoalan manajemen organisasi dan pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) yang menghadirkan narasumber kontroversial. Namun, Gus Yahya bertahan dengan argumentasi konstitusional bahwa pemberhentian mandataris Muktamar tidak bisa dilakukan melalui rapat harian Syuriyah. Kebuntuan ini sempat memicu lahirnya surat-surat keputusan yang saling meniadakan keabsahan satu sama lain.

Dalam suasana yang penuh ketenangan khas pesantren, Gus Yahya memberikan klarifikasi menyeluruh terkait tudingan pelanggaran tata kelola keuangan dan pemilihan narasumber AKN. "Semua isu yang berkembang sudah ditabayun dan diklarifikasi. Para kiai sepuh dan mustasyar menganggap persoalan itu sudah selesai," ujar Amin Said Husni, Sekretaris Jenderal PBNU. Kedewasaan berorganisasi pun tampak saat Rais Aam dengan kebesaran hati menerima permohonan maaf Gus Yahya.

Keputusan menggelar Muktamar Ke-35 secara bersama-sama dipandang sebagai solusi paling bermartabat. Abdul Muid Shohib menekankan, “Forum sepakat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri polemik yang berkepanjangan adalah menggelar Muktamar Ke-35 NU sesegera mungkin”. Muktamar ini dipastikan akan berjalan sesuai AD/ART, sehingga legitimasinya tidak menyisakan keraguan atau "syubhat" di mata warga Nahdliyin.

Kehadiran tokoh-tokoh sentral seperti KH Ma’ruf Amin dan kiai sepuh lainnya memberikan bobot moral yang kuat pada pertemuan ini. Peran mereka sebagai penengah membuktikan bahwa dalam tradisi NU, kiai sepuh tetap menjadi rujukan spiritual tertinggi saat organisasi menghadapi persimpangan jalan. "Di atas kiai ada kiai sepuh, dan di atas kiai sepuh ada kiai yang lebih sepuh lagi," tambah Amin Said Husni menggambarkan hierarki penghormatan di NU.

Langkah selanjutnya adalah pembentukan Panitia Bersama untuk mempersiapkan perhelatan akbar tersebut. Meskipun jadwal awal Muktamar adalah Desember 2026, forum Lirboyo membuka peluang percepatan pelaksanaan demi kepastian organisasi1. Katib Aam PBNU Mohammad Nuh menyatakan bahwa PBNU segera menyiapkan langkah teknis agar Muktamar terlaksana secara tertib dan sah.

"Alhamdulillah, hari ini islah telah tercapai. Bersama Rais Aam, kami sepakat bahwa Muktamar bersama adalah solusi terbaik untuk jam’iyah," kata Gus Yahya dengan nada lega usai pertemuan. Dengan tercapainya kesepakatan ini, dualisme kepemimpinan yang sempat membayang pun sirna. Energi organisasi kini dialihkan untuk menyongsong Muktamar yang diharapkan menjadi titik balik konsolidasi NU dalam melayani umat dan bangsa. (Sjs_267)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEMBAJAKAN KEDAULATAN

Serangan AS ke Venezuela (Foto hasil tangkapan layar dari https://www.kbknews.id/) MENJUAL HARAPAN - Sejarah hubungan internasional , baru saja mencatat tinta hitam yang paling kelam di awal tahun 2026. Tindakan pemerintahan Donald Trump yang menginstruksikan operasi militer untuk menangkap kepala negara berdaulat di tanahnya sendiri , bukan lagi sekadar kebijakan luar negeri yang keras, melainkan sebuah anarkisme global. Apa yang terjadi di Caracas bukanlah sebuah pembebasan, melainkan "pembajakan kedaulatan" secara terang-terangan yang merobek paksa Piagam PBB dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Narasi yang dibangun Washington sangatlah klasik: penegakan hukum terhadap narko-terorisme dan perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi, d i balik tuduhan hukum tersebut, terdapat nafsu lama untuk mengamankan cadangan minyak terbesar di dunia. Trump tidak sedang bertindak sebagai polisi dunia, melainkan sebagai eksekutor kepentingan korporasi yang menggunakan kekuatan militer ...

Populisme Fiskal Vs Rasionalitas Teknis: Pelajaran dari Jawa Barat

Gedung Satu (Foto hasil tangkapan layar dari  https://koran.pikiran-rakyat.com ) K risis fiskal Jawa Barat akibat gaya kepemimpinan populis menunjukkan pentingnya keseimbangan antara populisme dan teknokratisme . P opulisme memberi legitimasi politik , dan kedekatan dengan rakyat, sementara teknokratisme menjaga rasionalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan. Tanpa sintesis keduanya, populisme berisiko jatuh pada janji berlebihan tanpa realisasi, sedangkan teknokratisme murni bisa kehilangan dukungan rakyat. Kepala daerah idealnya merangkul rakyat sekaligus disiplin fiskal agar kebijakan tetap populer, efektif, dan berkelanjutan. Oleh: Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung   MENJUAL HARAPAN - KEGAGALAN Pemerintah Provinsi Jawa Barat membayar kontraktor sebesar Rp 621 miliar pada akhir tahun anggaran 2025, bukan sekadar angka di neraca keuangan. Hal ini, cermin besar yang memperlihatkan bagaimana gaya kepemimpinan populis, meski mampu membangun kedekatan ...

Tatap Pemilu 2029, PDIP Perluas Struktur Rakernas Jadi 7 Komisi

  Foto dok. DPP PDI Perjuangan JAKARTA , MENJUAL HARAPAN   – Bertepatan dengan peringatan HUT ke-53, PDI Perjuangan resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I tahun 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara. Rakernas kali ini tampil beda dengan membawa format organisasi yang lebih gemuk dan substansial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa forum tertinggi partai ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum krusial untuk melakukan evaluasi total melalui kritik dan otokritik. Hal ini dilakukan guna mempertajam arah perjuangan partai dalam menjawab berbagai persoalan bangsa yang kian kompleks. Fokus pada Persoalan Rakyat Langkah nyata dari penguatan struktur ini terlihat dari pembentukan **tujuh komisi kerja**, melonjak signifikan dari format sebelumnya yang biasanya hanya terdiri dari tiga komisi utama. “Penambahan komisi ini adalah bukti bahwa partai menaruh skala priori...