Langsung ke konten utama

MENTERTAWAKAN NEGERI INI



Oleh: Silahudin

MENJUAL HARAPAN - Mentertawakan negeri ini bukan karena kita tak cinta. Justru karena cinta itu terlalu dalam, hingga luka-lukanya tak bisa lagi ditangisi. Maka tawa menjadi pelipur, menjadi peluru, menjadi peluit panjang di tengah pertandingan yang tak pernah adil. Negeri ini, seperti panggung sandiwara, di mana aktor utamanya tak pernah lulus audisi nurani.

Di ruang-ruang kekuasaan, kita menyaksikan para pemimpin berdialog dengan teleprompter, bukan dengan hati. Mereka bicara tentang rakyat, tapi tak pernah menyapa rakyat. Mereka bicara tentang pembangunan, tapi tak pernah membangun kepercayaan. Maka kita tertawa, bukan karena lucu, tapi karena getir yang terlalu lama dipendam.

Pendidikan, katanya, adalah jalan keluar. Tapi di negeri ini, sekolah adalah lorong panjang menuju penghapusan imajinasi. Anak-anak diajari menghafal, bukan memahami. Mereka diuji untuk patuh, bukan untuk berpikir. Guru-guru digaji dengan janji, sementara kurikulum berganti seperti musim, tanpa pernah tahu arah angin.

Di kampus, para akademisi sibuk menulis jurnal untuk dinilai oleh algoritma, bukan oleh masyarakat. Pengetahuan menjadi komoditas, bukan cahaya. Seminar-seminar penuh slide, tapi kosong makna. Maka kita tertawa, karena ilmu yang seharusnya membebaskan, kini terpenjara dalam birokrasi akreditasi.

Birokrasi adalah labirin, bukan jembatan. Surat menyurat lebih penting daripada suara rakyat. Meja-meja penuh stempel, tapi miskin empati. Pelayanan publik menjadi ritual administratif, bukan ruang perjumpaan. Maka kita tertawa, karena urusan KTP saja bisa menjadi drama panjang yang mengalahkan sinetron.

Di jalanan, hukum berjalan dengan kaki pincang. Polisi menilang dengan senyum, tapi lupa menegakkan keadilan. Jaksa bicara pasal, tapi lupa rasa. Pengacara menjual logika, tapi membeli pengaruh. Maka kita tertawa, karena keadilan di negeri ini sering kali tergantung pada siapa yang bicara lebih dulu.

Media massa, yang dulu menjadi lentera, kini menjadi layar kaca yang memantulkan bayangan kekuasaan. Berita menjadi komoditas, bukan kebenaran. Wartawan dibayar untuk diam, bukan untuk bertanya. Maka kita tertawa, karena headline hari ini lebih banyak menghibur daripada menggugat.

Agama, yang seharusnya menjadi pelipur, kini menjadi palu. Mimbar-mimbar dipenuhi retorika, bukan refleksi. Doa menjadi formalitas, bukan perjumpaan. Ulama dipilih karena popularitas, bukan karena kedalaman jiwa. Maka kita tertawa, karena surga pun kini bisa ditawarkan lewat paket donasi.

Di pasar, harga-harga naik seperti doa yang tak kunjung terkabul. Pedagang kecil digilas oleh ritel besar. Petani menanam harapan, tapi panen kekecewaan. Nelayan melaut dengan doa, pulang dengan utang. Maka kita tertawa, karena ekonomi rakyat hanya menjadi statistik dalam pidato tahunan.

Anak muda, katanya, adalah harapan. Tapi mereka dibentuk untuk menjadi pengikut, bukan pemimpin. Kreativitas mereka dibatasi oleh algoritma, keberanian mereka dibungkam oleh regulasi. Maka kita tertawa, karena generasi yang seharusnya mengguncang dunia, justru sibuk mencari likes.

Di ruang politik, janji adalah mata uang. Kampanye adalah teater, bukan kontrak sosial. Partai-partai berganti warna, tapi tidak pernah berganti watak. Maka kita tertawa, karena demokrasi di negeri ini lebih mirip undian berhadiah daripada proses pematangan akal publik.

Kita tertawa bukan karena kita tak peduli. Justru karena kepedulian itu sudah terlalu lama diabaikan. Tawa kita adalah bentuk perlawanan, bentuk refleksi, bentuk doa yang tak lagi bisa diucapkan dengan kata-kata. Tawa kita adalah suara yang tak bisa dibungkam.

Mentertawakan negeri ini merupakan cara kita menjaga kewarasan. Di tengah absurditas yang terus dipelihara, kita memilih tertawa agar tak gila. Kita tertawa sambil menulis, sambil merancang, sambil membangun ruang-ruang kecil yang masih bisa dipercaya. Kita tertawa sambil berharap, bahwa suatu hari, negeri ini akan tertawa bersama kita—bukan karena luka, tapi karena sembuh.

Dan jika suatu hari tawa itu berubah menjadi tangis kemenangan, maka kita tahu: kita pernah tertawa bukan untuk mengolok, tapi untuk mengingatkan. Kita pernah tertawa bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangunkan. Kita pernah tertawa karena kita terlalu cinta untuk diam.

Mentertawakan negeri ini adalah puisi yang belum selesai. Ia akan terus ditulis oleh mereka yang tak menyerah. Oleh guru yang tetap mengajar dengan hati. Oleh jurnalis yang tetap menulis dengan nurani. Oleh rakyat yang tetap berjalan meski jalanan penuh lubang. Dan oleh kita—yang memilih tertawa, agar negeri ini tak kehilangan harapan. 

*) Silahudin, Pemerhati Sosial Politik, dan Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung, Prodi Ilmu Administrasi Negara

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEMBAJAKAN KEDAULATAN

Serangan AS ke Venezuela (Foto hasil tangkapan layar dari https://www.kbknews.id/) MENJUAL HARAPAN - Sejarah hubungan internasional , baru saja mencatat tinta hitam yang paling kelam di awal tahun 2026. Tindakan pemerintahan Donald Trump yang menginstruksikan operasi militer untuk menangkap kepala negara berdaulat di tanahnya sendiri , bukan lagi sekadar kebijakan luar negeri yang keras, melainkan sebuah anarkisme global. Apa yang terjadi di Caracas bukanlah sebuah pembebasan, melainkan "pembajakan kedaulatan" secara terang-terangan yang merobek paksa Piagam PBB dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Narasi yang dibangun Washington sangatlah klasik: penegakan hukum terhadap narko-terorisme dan perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi, d i balik tuduhan hukum tersebut, terdapat nafsu lama untuk mengamankan cadangan minyak terbesar di dunia. Trump tidak sedang bertindak sebagai polisi dunia, melainkan sebagai eksekutor kepentingan korporasi yang menggunakan kekuatan militer ...

Populisme Fiskal Vs Rasionalitas Teknis: Pelajaran dari Jawa Barat

Gedung Satu (Foto hasil tangkapan layar dari  https://koran.pikiran-rakyat.com ) K risis fiskal Jawa Barat akibat gaya kepemimpinan populis menunjukkan pentingnya keseimbangan antara populisme dan teknokratisme . P opulisme memberi legitimasi politik , dan kedekatan dengan rakyat, sementara teknokratisme menjaga rasionalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan. Tanpa sintesis keduanya, populisme berisiko jatuh pada janji berlebihan tanpa realisasi, sedangkan teknokratisme murni bisa kehilangan dukungan rakyat. Kepala daerah idealnya merangkul rakyat sekaligus disiplin fiskal agar kebijakan tetap populer, efektif, dan berkelanjutan. Oleh: Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung   MENJUAL HARAPAN - KEGAGALAN Pemerintah Provinsi Jawa Barat membayar kontraktor sebesar Rp 621 miliar pada akhir tahun anggaran 2025, bukan sekadar angka di neraca keuangan. Hal ini, cermin besar yang memperlihatkan bagaimana gaya kepemimpinan populis, meski mampu membangun kedekatan ...

Tatap Pemilu 2029, PDIP Perluas Struktur Rakernas Jadi 7 Komisi

  Foto dok. DPP PDI Perjuangan JAKARTA , MENJUAL HARAPAN   – Bertepatan dengan peringatan HUT ke-53, PDI Perjuangan resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I tahun 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara. Rakernas kali ini tampil beda dengan membawa format organisasi yang lebih gemuk dan substansial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa forum tertinggi partai ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum krusial untuk melakukan evaluasi total melalui kritik dan otokritik. Hal ini dilakukan guna mempertajam arah perjuangan partai dalam menjawab berbagai persoalan bangsa yang kian kompleks. Fokus pada Persoalan Rakyat Langkah nyata dari penguatan struktur ini terlihat dari pembentukan **tujuh komisi kerja**, melonjak signifikan dari format sebelumnya yang biasanya hanya terdiri dari tiga komisi utama. “Penambahan komisi ini adalah bukti bahwa partai menaruh skala priori...