MENJUAL HARAPAN - TAHUN 2025 menutup fase awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan catatan penting di bidang sosial-ekonomi rakyat kecil. Stabilitas politik dan ekonomi makro tidak otomatis berarti kesejahteraan rakyat kecil meningkat. Justru, dinamika harga pangan, akses pekerjaan, dan daya beli menjadi indikator nyata yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Laporan Katadata (2025) menegaskan bahwa “tantangan berat mengejar pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada daya beli rakyat kecil.”
Program makan bergizi gratis di sekolah menjadi salah satu kebijakan yang menyentuh kehidupan rakyat kecil. Hunneman (2025) menilai bahwa “program sosial ini menyentuh urat nadi rakyat,” karena langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar anak-anak dari keluarga miskin. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada distribusi yang adil dan kualitas gizi yang terjaga.
Isu harga pangan tetap menjadi sorotan. Sepanjang 2025, fluktuasi harga beras dan kebutuhan pokok menekan daya beli masyarakat. Laporan INDEF (2025) menekankan bahwa “tantangan pelik kabinet baru adalah meningkatkan daya beli rakyat kecil sambil menopang industri.”
Di sektor tenaga kerja, rakyat kecil menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pelemahan pasar. Katadata (2025) mencatat bahwa “perlindungan tenaga kerja menjadi agenda mendesak,” terutama bagi pekerja informal yang tidak memiliki jaminan sosial.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap menjadi tulang punggung rakyat kecil. Namun, BPJS Kesehatan (2025) melaporkan defisit anggaran yang berulang, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan layanan. Hal ini memperlihatkan bahwa rakyat kecil masih rentan terhadap biaya kesehatan.
Di sektor pendidikan, rakyat kecil mendapat manfaat dari kebijakan afirmatif seperti program gizi gratis dan subsidi pendidikan. Namun, Balitbangdikbud (2025) menegaskan bahwa “kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah masih besar,” sehingga anak-anak dari keluarga miskin tetap menghadapi hambatan struktural.
Rakyat kecil di pedesaan menghadapi tantangan akses terhadap pasar dan infrastruktur. Laporan UGM (2025) menekankan bahwa “ketimpangan pembangunan desa-kota masih menjadi masalah utama.” Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerataan belum sepenuhnya efektif.
Di sektor perumahan, rakyat kecil menghadapi kenaikan harga sewa dan keterbatasan akses terhadap program perumahan rakyat. Laporan Kementerian PUPR (2025) menegaskan bahwa “program perumahan rakyat masih belum menjangkau seluruh kelompok miskin.”
Isu gender dalam sosial-ekonomi rakyat kecil tetap relevan. UN Women (2025) menilai bahwa “perempuan di daerah terpencil masih menghadapi hambatan akses terhadap pekerjaan dan layanan sosial.” Kebijakan afirmatif diperlukan agar rakyat kecil benar-benar inklusif.
Di tingkat lokal, komunitas adat memperlihatkan praktik ekonomi berbasis solidaritas. Kampung Adat Cireundeu, misalnya, mempertahankan pangan lokal sebagai strategi ketahanan ekonomi rakyat kecil. Praktik ini menunjukkan bahwa ekonomi rakyat tidak hanya soal angka, tetapi juga soal budaya dan identitas.
Narasi pemerintah tentang sosial-ekonomi rakyat kecil sering menekankan stabilitas. Namun, sebagaimana dicatat Umbas (2025), “panggung pembuktian janji kampanye harus dieksekusi menjadi kebijakan yang menyentuh urat nadi rakyat.” Dalam konteks rakyat kecil, hal ini berarti kebijakan harus benar-benar dirasakan di meja makan dan dompet warga.
Demokrasi ekonomi menjadi agenda penting. Transparency International Indonesia (2025) menegaskan bahwa “partisipasi rakyat kecil dalam kebijakan ekonomi harus dijamin substansinya, bukan sekadar formalitas.”
Refleksi akhir tahun menunjukkan bahwa sosial-ekonomi rakyat kecil adalah arena yang menentukan legitimasi pemerintahan. Ketika rakyat kecil merasakan manfaat kebijakan, legitimasi bertambah; ketika rakyat kecil tetap terpinggirkan, legitimasi tergerus.
Catatan akhir tahun 2025 di bidang sosial-ekonomi rakyat kecil menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari stabilitas makro, tetapi dari kualitas hidup rakyat kecil. Seperti diingatkan INDEF (2025), “tantangan pelik kabinet baru adalah meningkatkan daya beli rakyat kecil.” Refleksi ini menuntut integrasi antara politik, ekonomi, dan kebijakan sosial demi masa depan yang adil dan berdaya.*
Komentar