Langsung ke konten utama

Dr. Sazli Rais Raih Gelar Doktor Perdana ASN Lombok Utara, AKBIL Beri Apresiasi




LOMBOK UTARA, MENJUAL HARAPAN - Capaian akademik membanggakan kembali ditorehkan oleh putra daerah Nusa Tenggara Barat. Dr. Sazli Rais, M.M., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara, resmi menyandang gelar Doktor Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Ia menjadi lulusan Doktoral pertama dari Lombok Utara, sebuah kabupaten terbilang masih dalam usia muda dengan dimekarkan sejak tahun 2008. Sidang Promosi Doktoral berlangsung di Aula Sidang Pascasarjana UIN Mataram. Selasa, (1/7/2025).



Prestasi ini tidak hanya menjadi tonggak sejarah bagi pribadi Dr. Sazli Rais, tetapi juga menandai babak baru kemajuan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Menempuh pendidikan tingkat doktoral di tengah kesibukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah perkara mudah, namun Dr. Sazli membuktikan bahwa komitmen terhadap ilmu pengetahuan tetap dapat diwujudkan dengan ketekunan dan integritas.

Sebagai bentuk penghormatan atas pencapaian tersebut, Civitas Akademika Akademi Bisnis Lombok (AKBIL) menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Dr. Sazli Rais. Dalam keterangan resminya, Direktur AKBIL, Dr. Syahrir, M.Pd., menyatakan bahwa pencapaian ini menjadi inspirasi dan pemicu semangat bagi kalangan akademisi, ASN, dan generasi muda.

“Kami sangat mengapresiasi capaian monumental yang diraih oleh Dr. Sazli Rais. Di tengah tantangan birokrasi dan kompleksitas kerja, beliau tetap konsisten menyelesaikan studi doktoralnya. Ini adalah bukti bahwa semangat belajar tidak mengenal usia atau profesi. Semoga ini memotivasi mahasiswa dan dosen di AKBIL serta seluruh ASN di NTB,” ujarnya.

Dr. Syahrir menegaskan bahwa dalam konteks transformasi pendidikan dan pembangunan daerah, kehadiran tokoh seperti Dr. Sazli menjadi aset penting. Tidak hanya membawa gagasan akademik ke dalam ruang publik, tetapi juga merepresentasikan integrasi antara nilai-nilai Islam, etika birokrasi, dan kepemimpinan berwawasan ilmu.

Capaian ini selaras dengan rekomendasi UNESCO Tahun 2023, bahwa pendidikan tinggi harus didekatkan dengan kebutuhan lokal serta dijadikan motor penggerak pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas. Di tengah tantangan ketimpangan akses pendidikan di daerah, sosok seperti Dr. Sazli menunjukkan bahwa kualitas akademik unggul dapat tumbuh dari pinggiran.

Sebagaimana diketahui, dalam disertasinya, Dr. Sazli Rais menekankan pentingnya sinergi antara nilai keislaman dalam pendidikan dan praktik kepemimpinan publik di birokrasi. Hal ini dinilai relevan dalam menjawab tantangan etika pelayanan publik di era disrupsi. Ke depan, Akademi Bisnis Lombok berharap akan lahir lebih banyak intelektual daerah yang siap memimpin dengan bekal keilmuan dan karakter.

“Kami di AKBIL meyakini bahwa masa depan Lombok Utara dan NTB akan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Dan hari ini, Dr. Sazli Rais telah menunjukkan arah yang sangat positif” pungkas Direktur AKBIL. (*AF)

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pesan RUU Perampasan Aset, Menata Hak Publik

Oleh Silahudin SALAH  satu poin krusial tuntutan unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025 yang lalu, adalah soal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. RUU ini, memang sudah jauh-jauh hari diusulkan pemerintah, namun tampaknya masih belum menjadi prioritas prolegnas. Di tengah meningkatnya tuntutan publik seperti dalam 17+8 tuntutan rakyat, RUU ini menjadi salah satu poin tuntutannya yang harus dijawab sungguh-sungguh oleh pemerintah dan DPR. RUU Perampasan Aset dalam tuntutan tersebut diberi tenggang waktu target penyelesaaiannya dalam kurun waktu satu tahun, paling lambat 31 Agustus 2026 (Kompas.id, 3/9/2025). RUU Perampasan Aset, tentu merupakan bagian integral yang menjanjikan reformasi struktural dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Selama ini, aset hasil kejahatan, terutama korupsi dan kejahatan ekonomi, tidak jelas rimbanya. RUU ini tampak visioner dimana menawarkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, sebuah pendekatan yang lebih progresif dan berpihak pada kepentingan ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MENTERTAWAKAN NEGERI INI

Oleh: Silahudin MENJUAL HARAPAN - Mentertawakan negeri ini bukan karena kita tak cinta. Justru karena cinta itu terlalu dalam, hingga luka-lukanya tak bisa lagi ditangisi. Maka tawa menjadi pelipur, menjadi peluru, menjadi peluit panjang di tengah pertandingan yang tak pernah adil. Negeri ini, seperti panggung sandiwara, di mana aktor utamanya tak pernah lulus audisi nurani. Di ruang-ruang kekuasaan, kita menyaksikan para pemimpin berdialog dengan teleprompter, bukan dengan hati. Mereka bicara tentang rakyat, tapi tak pernah menyapa rakyat. Mereka bicara tentang pembangunan, tapi tak pernah membangun kepercayaan. Maka kita tertawa, bukan karena lucu, tapi karena getir yang terlalu lama dipendam. Pendidikan, katanya, adalah jalan keluar. Tapi di negeri ini, sekolah adalah lorong panjang menuju penghapusan imajinasi. Anak-anak diajari menghafal, bukan memahami. Mereka diuji untuk patuh, bukan untuk berpikir. Guru-guru digaji dengan janji, sementara kurikulum berganti seperti musim, tanpa...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Menjadi Wakil Rakyat Tidak Hanya Terpilih, Tapi Teruji

MENJUAL HARAPAN - Pemilihan umum merupakan gerbang masuk menuju ruang representasi, tetapi bukan jaminan bahwa seseorang telah siap menjadi wakil rakyat. Terpilih adalah pengakuan elektoral, sementara teruji adalah proses etis dan reflektif yang berlangsung sepanjang masa jabatan. Dalam konteks DPRD, menjadi wakil rakyat yang teruji berarti menjalankan fungsi kelembagaan dengan integritas, keberpihakan, dan kesadaran akan dampak sosial dari setiap keputusan. Demokrasi lokal membutuhkan wakil rakyat yang tidak hanya hadir secara politik, tetapi juga secara moral. Seperti dikemukakan oleh Max Weber (1919), “Politik yang bermakna adalah politik yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan ambisi.” Maka, keterpilihan harus diikuti dengan proses pembuktian: apakah wakil rakyat mampu menjaga etika, mendengar publik, dan berpihak pada keadilan. Fungsi DPRD mencakup legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya menuntut kapasitas analitis, keberanian politik, dan komitmen etis. Ter...
Posting Komentar
Baca selengkapnya