Langsung ke konten utama

Catatan dari Piala Presiden 2025: Sepak Bola Cermin Peradaban



Oleh Silahudin

MENJUAL HARAPAN - Kompetisi sepak bola Piala Presiden 2025 memasuki babak final. Dalam final ini, tidak satu pun klub Indonesia lolos ke final. 

Dua tim asing, yaitu Oxford United, dan Port FC memimpin dengan disiplin, efisiensi, dan strategi matang. Pertanyaannya, apakah ini sekadar soal kemampuan teknis? Ataukah kita menyaksikan manifestasi dari ekosistem sepak bola yang belum tumbuh sebagai semesta nilai dan etos?

Perlu dipahami, sepak bola bukan sekadar permainan. Ia merupakan representasi dari bagaimana suatu bangsa mendidik, mengenali, dan membentuk karakter kolektifnya. 

Ketika tim nasional atau klub gagal bersaing, kita tidak hanya bicara soal taktik; kita bicara tentang sistem pembinaan, budaya kerja, dan kedalaman nilai-nilai publik yang mendasarinya.

Epistemologi Pembinaan

Memang, ada banyak akademi sepak bola Indonesia, pembinaan masih terjebak pada skema kuantitatif: berapa banyak pemain, berapa kali latihan, berapa gelar yang diraih. Akan tetapi, kita perlu beranjak ke epistemologi pembinaan yang lebih humanistik, yaitu bagaimana membentuk pemikiran taktis, kecerdasan emosional, dan sikap reflektif dalam bermain.

Oleh karena, sebuah sistem pembinaan mestinya menggambarkan muncul pemain sebagai manusia utuh, bukan hanya sebagai mesin gol. Di sinilah etika dan pendidikan karakter harus menyatu dalam metode kepelatihan, dengan pelatih berperan sebagai pendidik, bukan sekadar pengatur strategi.

Kelembagaan Sepak Bola sebagai Ruang Etis

Klub-klub sepak bola, bukan hanya sekadar entitas bisnis, akan tetapi mereka merupakan ruang publik yang membentuk etika kolektif. Kegagalan klub-klub Indonesia bukan hanya soal tak mampu mencetak gol, melainkan cermin dari lembaga yang belum mampu mewujudkan keberdayaan manajerial, transparansi, dan akuntabilitas.

Tampak disini, harus ada transisi dari kepemilikan klub yang berorientasi pada gengsi politik dan ekonomi menuju tata kelola berbasis nilai. 

Liga harus menjadi medan tempat berkembangnya prinsip-prinsip keadilan, inklusi, dan interkonektivitas antara pemain, manajemen, dan pendukung.

Membangun ekosistem sepak bola sebagai ekologi pengetahuan, menjadi perspektif strategis untuk pembinaan.   Oleh karena, filosofi sepak bola modern menuntut kita membangun ekosistem bukan hanya sebagai rantai kompetisi, tetapi, sebagai ekologi pengetahuan. 

Dari akademi, media, fans, hingga kebijakan pemerintah, semua harus terintegrasi dalam narasi bersama untuk menciptakan budaya sepak bola yang reflektif dan progresif.

Catatan penutup

Kompetisi seperti Piala Presiden, seharusnya dimaknai sebagai momen evaluatif yang melampaui skor pertandingan. Ia membuka ruang kontemplatif bagi para pemikir, pembuat kebijakan, dan pelaku olahraga untuk meninjau kembali raison d'être dari sepak bola Indonesia. (Sjs_267)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pesan RUU Perampasan Aset, Menata Hak Publik

Oleh Silahudin SALAH  satu poin krusial tuntutan unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025 yang lalu, adalah soal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. RUU ini, memang sudah jauh-jauh hari diusulkan pemerintah, namun tampaknya masih belum menjadi prioritas prolegnas. Di tengah meningkatnya tuntutan publik seperti dalam 17+8 tuntutan rakyat, RUU ini menjadi salah satu poin tuntutannya yang harus dijawab sungguh-sungguh oleh pemerintah dan DPR. RUU Perampasan Aset dalam tuntutan tersebut diberi tenggang waktu target penyelesaaiannya dalam kurun waktu satu tahun, paling lambat 31 Agustus 2026 (Kompas.id, 3/9/2025). RUU Perampasan Aset, tentu merupakan bagian integral yang menjanjikan reformasi struktural dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Selama ini, aset hasil kejahatan, terutama korupsi dan kejahatan ekonomi, tidak jelas rimbanya. RUU ini tampak visioner dimana menawarkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, sebuah pendekatan yang lebih progresif dan berpihak pada kepentingan ...

MENTERTAWAKAN NEGERI INI

Oleh: Silahudin MENJUAL HARAPAN - Mentertawakan negeri ini bukan karena kita tak cinta. Justru karena cinta itu terlalu dalam, hingga luka-lukanya tak bisa lagi ditangisi. Maka tawa menjadi pelipur, menjadi peluru, menjadi peluit panjang di tengah pertandingan yang tak pernah adil. Negeri ini, seperti panggung sandiwara, di mana aktor utamanya tak pernah lulus audisi nurani. Di ruang-ruang kekuasaan, kita menyaksikan para pemimpin berdialog dengan teleprompter, bukan dengan hati. Mereka bicara tentang rakyat, tapi tak pernah menyapa rakyat. Mereka bicara tentang pembangunan, tapi tak pernah membangun kepercayaan. Maka kita tertawa, bukan karena lucu, tapi karena getir yang terlalu lama dipendam. Pendidikan, katanya, adalah jalan keluar. Tapi di negeri ini, sekolah adalah lorong panjang menuju penghapusan imajinasi. Anak-anak diajari menghafal, bukan memahami. Mereka diuji untuk patuh, bukan untuk berpikir. Guru-guru digaji dengan janji, sementara kurikulum berganti seperti musim, tanpa...

Menjadi Wakil Rakyat Tidak Hanya Terpilih, Tapi Teruji

MENJUAL HARAPAN - Pemilihan umum merupakan gerbang masuk menuju ruang representasi, tetapi bukan jaminan bahwa seseorang telah siap menjadi wakil rakyat. Terpilih adalah pengakuan elektoral, sementara teruji adalah proses etis dan reflektif yang berlangsung sepanjang masa jabatan. Dalam konteks DPRD, menjadi wakil rakyat yang teruji berarti menjalankan fungsi kelembagaan dengan integritas, keberpihakan, dan kesadaran akan dampak sosial dari setiap keputusan. Demokrasi lokal membutuhkan wakil rakyat yang tidak hanya hadir secara politik, tetapi juga secara moral. Seperti dikemukakan oleh Max Weber (1919), “Politik yang bermakna adalah politik yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan ambisi.” Maka, keterpilihan harus diikuti dengan proses pembuktian: apakah wakil rakyat mampu menjaga etika, mendengar publik, dan berpihak pada keadilan. Fungsi DPRD mencakup legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya menuntut kapasitas analitis, keberanian politik, dan komitmen etis. Ter...