Langsung ke konten utama

Belajar dari yang Baik: Reformasi Birokrasi Jangan Asal Salin




Oleh Silahudin

MENJUAL HARAPAN - Setiap kali kita bicara soal birokrasi di Afrika—termasuk di Ghana—stereotip yang muncul selalu negatif: korup, lamban, tidak efisien. Tapi benarkah semua begitu?

Francis Owusu, akademisi dari Iowa State University, justru mengajak kita untuk menengok organisasi-organisasi publik yang berkinerja baik di tengah situasi yang sama sulitnya.

Dan dari situlah muncul satu gagasan kunci yang terasa menyegarkan: Alih-alih mengutuki yang buruk, kenapa kita tidak belajar dari yang sudah baik?

Dari Ghana, Pelajaran untuk Dunia

Owusu meneliti berbagai lembaga negara di Ghana—dari kementerian hingga badan daerah—lalu mengklasifikasikannya berdasarkan reputasi dan kinerjanya. Hasilnya mengejutkan: meskipun berada di dalam sistem yang sama, ada yang tampil unggul dan ada yang gagal total.

Apa yang membedakan? Dua hal mencolok: 

1. Sistem insentif yang adil dan menarik. Pegawai di lembaga baik mendapat imbalan yang memadai.

2. Rekrutmen ketat dan pelatihan serius. Tidak asal tunjuk. Ada proses seleksi dan pembinaan awal yang kuat.

Reformasi Itu Budaya, Bukan Struktur

Sering kali reformasi birokrasi difokuskan pada pembentukan lembaga baru, perampingan struktur, atau adopsi sistem TI mutakhir. Akan tetapi, Owusu menyentil poin mendasar: “Organisasi yang efektif bukan hanya soal aturan, tapi soal cara berpikir dan berperilaku.”

Dengan kata lain: budaya organisasi.

Bagaimana nilai, norma, dan ekspektasi terbentuk di dalam lembaga.

Bagaimana pemimpin menginspirasi.

Bagaimana pegawai melihat makna pekerjaannya.

Kenapa Kita Gagal?

Owusu juga mengkritik Washington Consensus dan bahkan Post-Washington Consensus—dua gelombang kebijakan reformasi yang kerap meniru resep negara maju. Ia menyebutnya terlalu seragam, terlalu dari luar.

Reformasi yang sukses harus kontekstualHarus lahir dari pemahaman terhadap pengalaman lokal.

Menuju Reformasi yang Relevan

Dengan demikian, jika kita ingin birokrasi yang benar-benar melayani dan efektif:

1. Lihat ke dalam, bukan ke luar.

2. Bangun budaya, bukan hanya struktur.

3. Dan yang paling penting: belajar dari mereka yang sudah bekerja dengan baik.

Catatan penutup: Saatnya Pindah Fokus

Kita sudah terlalu lama fokus pada yang rusak. Mungkin kini saatnya mulai fokus pada yang berfungsi. 

Karena seperti kata Owusu—dan saya setuju—reformasi paling ampuh bukan dimulai dari kebijakan, tapi dari teladan nyata yang sudah hidup di lapangan.

Kalau Anda tertarik baca artikelnya langsung, ini referensinya:

Owusu, F. (2012). Organizational Culture and Public Sector Reforms in a Post–Washington Consensus Era: Lessons from Ghana’s Good Reformers. Progress in Development Studies, 12(2–3), 131–151.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengabdi di Cangkuang, Mahasiswa Universitas Nurtanio Akselerasi Program "Desa Cerdas dan Masyarakat Berdaya"

  Sekdes Cangkuang, dalam memberikan sambutan penerimaan KKNMT Universitas Unnur Bandung dan didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (kiri), Selasa, 28/7/2026 BANDUNG, MENJUAL HARAPAN  – Dalam upaya mereduksi kesenjangan teknologi serta mendorong kemandirian masyarakat perdesaan, mahasiswa Universitas Nurtanio (Unnur) menggelar program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Terintegrasi (KKNMT) 2026 di Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Mengusung tema besar "Desa Cerdas, Masyarakat Berdaya: Digitalisasi, Literasi Menuju Desa Mandiri Berkelanjutan" , kehadiran puluhan mahasiswa berjaket almamater biru ini disambut hangat oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat dalam acara pembukaan dan sosialisasi program yang berlangsung di Aula Desa Cangkuang. Sinergi Mahasiswa KKNMT Universitas Nurtanio 2026 bersama Perangkat Desa dan Warga Cangkuang di Aula Desa Transformasi Digital hingga Pemberdayaan Ekonomi Program KKNMT kali ini berfokus pada penerjemahan konsep ...

Literasi Keuangan Haji: Membentengi Masyarakat dari Narasi Disinformasi

MENJUAL HARAPAN — Di tengah rentannya publik terhadap disinformasi seputar pengelolaan dana haji , edukasi mengenai tata kelola keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi kebutuhan yang mendesak. Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya pemahaman masyarakat secara utuh mengenai mekanisme kerja BPKH guna menjaga kepercayaan publik terhadap akuntabilitas lembaga tersebut . Pesan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, dalam gelaran Sarasehan Keuangan Haji di Pamekasan, Jawa Timur , Selasa (4/8/2026) . Sebagai lembaga penyeimbang dan mitra kerja BPKH, Komisi VIII mendorong sosialisasi intensif agar masyarakat memahami rantai transparansi pengelolaan dana, mulai dari instrumen investasi hingga sistem pelaporan terbuka yang dapat diakses publik . "Masyarakat perlu mengetahui tugas BPKH, bagaimana dana haji dikelola, sistem pelaporannya, hingga manfaat yang dihasilkan. Selain melalui sosialisasi langsung seperti ini, laporan BPKH juga sangat terbuk...

Estafet Kepemimpinan Bank Indonesia di Tengah Ujian Stabilitas Moneter

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Kris Transisi kepemimpinan di bank sentral merupakan isu stabilitas makroekonomi, sinyal pasar, dan independensi kelembagaan . MENJUAL HARAPAN – Dinamika penting mewarnai puncak otoritas moneter Indonesia. Pemerintah secara resmi menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), menyusul pengabdian selama kurun waktu hampir tujuh tahun dalam menjaga benteng kebijakan moneter nasional . Langkah krusial ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara , Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/7/2026) . Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut dan menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dedikasi Perry selama menahkodai bank sentral melalui berbagai krisis ekonomi global . Pemerintah kini tengah memproses...