Langsung ke konten utama

Belajar dari yang Baik: Reformasi Birokrasi Jangan Asal Salin




Oleh Silahudin

MENJUAL HARAPAN - Setiap kali kita bicara soal birokrasi di Afrika—termasuk di Ghana—stereotip yang muncul selalu negatif: korup, lamban, tidak efisien. Tapi benarkah semua begitu?

Francis Owusu, akademisi dari Iowa State University, justru mengajak kita untuk menengok organisasi-organisasi publik yang berkinerja baik di tengah situasi yang sama sulitnya.

Dan dari situlah muncul satu gagasan kunci yang terasa menyegarkan: Alih-alih mengutuki yang buruk, kenapa kita tidak belajar dari yang sudah baik?

Dari Ghana, Pelajaran untuk Dunia

Owusu meneliti berbagai lembaga negara di Ghana—dari kementerian hingga badan daerah—lalu mengklasifikasikannya berdasarkan reputasi dan kinerjanya. Hasilnya mengejutkan: meskipun berada di dalam sistem yang sama, ada yang tampil unggul dan ada yang gagal total.

Apa yang membedakan? Dua hal mencolok: 

1. Sistem insentif yang adil dan menarik. Pegawai di lembaga baik mendapat imbalan yang memadai.

2. Rekrutmen ketat dan pelatihan serius. Tidak asal tunjuk. Ada proses seleksi dan pembinaan awal yang kuat.

Reformasi Itu Budaya, Bukan Struktur

Sering kali reformasi birokrasi difokuskan pada pembentukan lembaga baru, perampingan struktur, atau adopsi sistem TI mutakhir. Akan tetapi, Owusu menyentil poin mendasar: “Organisasi yang efektif bukan hanya soal aturan, tapi soal cara berpikir dan berperilaku.”

Dengan kata lain: budaya organisasi.

Bagaimana nilai, norma, dan ekspektasi terbentuk di dalam lembaga.

Bagaimana pemimpin menginspirasi.

Bagaimana pegawai melihat makna pekerjaannya.

Kenapa Kita Gagal?

Owusu juga mengkritik Washington Consensus dan bahkan Post-Washington Consensus—dua gelombang kebijakan reformasi yang kerap meniru resep negara maju. Ia menyebutnya terlalu seragam, terlalu dari luar.

Reformasi yang sukses harus kontekstualHarus lahir dari pemahaman terhadap pengalaman lokal.

Menuju Reformasi yang Relevan

Dengan demikian, jika kita ingin birokrasi yang benar-benar melayani dan efektif:

1. Lihat ke dalam, bukan ke luar.

2. Bangun budaya, bukan hanya struktur.

3. Dan yang paling penting: belajar dari mereka yang sudah bekerja dengan baik.

Catatan penutup: Saatnya Pindah Fokus

Kita sudah terlalu lama fokus pada yang rusak. Mungkin kini saatnya mulai fokus pada yang berfungsi. 

Karena seperti kata Owusu—dan saya setuju—reformasi paling ampuh bukan dimulai dari kebijakan, tapi dari teladan nyata yang sudah hidup di lapangan.

Kalau Anda tertarik baca artikelnya langsung, ini referensinya:

Owusu, F. (2012). Organizational Culture and Public Sector Reforms in a Post–Washington Consensus Era: Lessons from Ghana’s Good Reformers. Progress in Development Studies, 12(2–3), 131–151.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...