Langsung ke konten utama

Renungan Hari Hutan Sedunia: Kerakusan Kapitalisme, Nihil Etika Pembangunan

Ilustrasi kebakaran hutan (foto hasil tangkapan layar dari kompas.com )


MENJUAL HARAPAN - Pada setiap tanggal 22 Juni, dunia memperingati Hari Hutan Sedunia. Ini merupakan sebuah momen untuk berhenti sejenak, dan merenungkan keberadaan serta kondisi salah satu paru-paru terpenting di planet ini. 

Ironisnya, di tengah perayaan ini, kita dihadapkan pada realitas yang getir, yaitu hutan-hutan kita terus terancam, ditebang demi perluasan lahan, dieksploitasi tanpa henti, dan dibiarkan terbakar hingga menyisakan abu. 

Fenomena deforestasi, dan degradasi lahan bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan cermin dari krisis eksistensial manusia itu sendiri. Kita seakan lupa bahwa keberlanjutan hidup kita sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem, dimana hutan jaga, dan bukan dieksploitasi habis-habisan demi kepentingan pembangunan.

Manusia, dengan segala klaim kemajuannya, seringkali abai terhadap akar primordialnya. Hutan, dalam narasi filosofis, merupakan simbol kehidupan, kebijaksanaan, dan koneksi tak terputus antara masa lalu, kini, dan nanti. 

Pohon-pohon menjulang tinggi adalah saksi bisu peradaban, menyimpan memori zaman, dan menawarkan pelajaran tentang kesabaran, ketahanan, dan saling ketergantungan. Akan tetapi, nafsu kapitalisme yang menggebu, dan paradigma pembangunan yang sempit, dan tanpa dibarengi etika pembangunan, acapkali membutakan kita dari esensi filosofis ini. Kita melihat hutan sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi, bukan sebagai entitas hidup yang memiliki hak untuk lestari.

Kesadaran akan ancaman ini telah melahirkan berbagai gerakan internasional yang masif. Dari konvensi-konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, hingga inisiatif-inisiatif akar rumput yang digerakkan oleh komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah, upaya penyelamatan hutan terus bergema. 

Seruan-seruan untuk menghentikan deforestasi, mendorong reboisasi, dan menerapkan praktik pengelolaan hutan yang lestari. Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, khususnya tujuan ke-15 tentang kehidupan di darat, secara eksplisit menyerukan perlindungan, restorasi, dan promosi pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Ini merupakan pengakuan global bahwa masa depan kita terikat erat dengan kesehatan hutan.

Di tengah hiruk pikuk gerakan global ini, dalam konteks Indonesia, menjadi sangat relevan. Indonesia sebagai negara megabiodiversitas kedua di dunia, Indonesia adalah penjaga bagi hutan hujan tropis yang kaya dan vital.  Akan tetapi, ironisnya, Indonesia juga sering disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi. Ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan praktik pembalakan liar telah meninggalkan luka menganga pada lanskap hutan kita. Kebakaran hutan dan lahan yang menjadi bencana tahunan bukan hanya merenggut flora dan fauna, tetapi juga menyebabkan kabut asap lintas batas yang merugikan kesehatan dan perekonomian regional.

Kendati, di balik gambaran suram ini, ada secercah harapan. Semakin banyak masyarakat adat, dan komunitas lokal yang berjuang mempertahankan hutan ulayat mereka. Pemerintah pun mulai menunjukkan komitmen melalui kebijakan-kebijakannya seperti moratorium izin baru pada hutan primer, dan lahan gambut, serta program perhutanan sosial yang memberdayakan masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari. Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan juga semakin intensif, meskipun tantangannya masih besar.

Dengan Hari Hutan Sedunia, bukan hanya tentang merayakan hutan, namun juga tentang introspeksi. Ini merupakan panggilan untuk meninjau kembali hubungan kita dengan alam, untuk memahami bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari jaring kehidupan yang kompleks ini, bukan penguasa yang berhak merusak sesukanya. Kita perlu bergerak melampaui retorika, dan mewujudkannya dalam tindakan nyata, yaitu mendukung produk-produk yang lestari, berpartisipasi dalam upaya reboisasi, dan mendesak para pengambil keputusan untuk memprioritaskan kelestarian lingkungan di atas segalanya. (Silahudin)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengabdi di Cangkuang, Mahasiswa Universitas Nurtanio Akselerasi Program "Desa Cerdas dan Masyarakat Berdaya"

  Sekdes Cangkuang, dalam memberikan sambutan penerimaan KKNMT Universitas Unnur Bandung dan didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (kiri), Selasa, 28/7/2026 BANDUNG, MENJUAL HARAPAN  – Dalam upaya mereduksi kesenjangan teknologi serta mendorong kemandirian masyarakat perdesaan, mahasiswa Universitas Nurtanio (Unnur) menggelar program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Terintegrasi (KKNMT) 2026 di Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Mengusung tema besar "Desa Cerdas, Masyarakat Berdaya: Digitalisasi, Literasi Menuju Desa Mandiri Berkelanjutan" , kehadiran puluhan mahasiswa berjaket almamater biru ini disambut hangat oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat dalam acara pembukaan dan sosialisasi program yang berlangsung di Aula Desa Cangkuang. Sinergi Mahasiswa KKNMT Universitas Nurtanio 2026 bersama Perangkat Desa dan Warga Cangkuang di Aula Desa Transformasi Digital hingga Pemberdayaan Ekonomi Program KKNMT kali ini berfokus pada penerjemahan konsep ...

Literasi Keuangan Haji: Membentengi Masyarakat dari Narasi Disinformasi

MENJUAL HARAPAN — Di tengah rentannya publik terhadap disinformasi seputar pengelolaan dana haji , edukasi mengenai tata kelola keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi kebutuhan yang mendesak. Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya pemahaman masyarakat secara utuh mengenai mekanisme kerja BPKH guna menjaga kepercayaan publik terhadap akuntabilitas lembaga tersebut . Pesan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, dalam gelaran Sarasehan Keuangan Haji di Pamekasan, Jawa Timur , Selasa (4/8/2026) . Sebagai lembaga penyeimbang dan mitra kerja BPKH, Komisi VIII mendorong sosialisasi intensif agar masyarakat memahami rantai transparansi pengelolaan dana, mulai dari instrumen investasi hingga sistem pelaporan terbuka yang dapat diakses publik . "Masyarakat perlu mengetahui tugas BPKH, bagaimana dana haji dikelola, sistem pelaporannya, hingga manfaat yang dihasilkan. Selain melalui sosialisasi langsung seperti ini, laporan BPKH juga sangat terbuk...

21 Bulan Sumpah Istana: Anatomi Doktrin ‘Populisme Eksekutif’ Prabowo-Gibran dan Operasi Bedah Organisasi Negara

  Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI  di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (Foto: BPMI Setpres) MENJUAL HARAPAN — Di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Jumat pagi ini (14/8/2026), Presiden Republik Indonesia menyampaikan laporan pertanggungjawaban politik atas 21 bulan masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.  Berbeda dari narasi kenegaraan konvensional yang kerap dipenuhi retorika normatif, pidato berdurasi intens tersebut menyajikan cetak biru konsolidasi kekuasaan eksekutif yang agresif, terukur, dan berorientasi pada pembersihan kelembagaan negara secara radikal. Dengan menetapkan empat prinsip kepemimpinan—kepatuhan konstitusional UUD 1945, perlindungan core and vital national interest , intervensi sosial cepat, serta keberlanjutan intergenerasional—Presiden menegaskan doktrin politiknya: "Saya tidak menerima mand...