Langsung ke konten utama

Pintu Gerbang - Sesi 2: Di Antara Jalan Sunyi dan Padang Kekuasaan



“Tak semua yang meninggalkan rumah, melarikan diri.
Sebagian mencari ruang agar kebenaran bisa tumbuh tanpa dipenggal.”

MENJUAL HARAPAN - Hari-hari setelah malam hijriah itu berjalan perlahan, namun tidak kosong. Dalam diam, keresahan menjelma menjadi obrolan, obrolan menjadi naskah, dan naskah menjadi siasat. Di antara mereka -- tiga jiwa muda yang terpantik cahaya malam--hadir tekad yang tak perlu diumumkan, yaitu: mereka akan berpindah dari keluh menjadi gerak.

Di kampus, di bawah bayang mural pahlawan dan kutipan slogan usang, mereka bertiga menyusun semacam “rumah baca jalanan”—bukan untuk menyaingi kelas, tapi untuk memberi ruang bagi wacana yang ditutup di ruang resmi. Buku-buku Pramoedya, karya Ali Shariati, tafsir sosial Al-Attas, hingga pamflet-pamflet kecil dari desa dampingan, bertebaran di meja kayu panjang di lorong fakultas.

“Hijrah bukan soal tempat,” kata si mahasiswi hukum, suaranya menyusup di antara percakapan. “Ini tentang keberpihakan. Kalau kita tetap di dalam sistem yang menindas, bukankah kita bagian dari penindasan itu?”

Sang pemuda penulis fanzine (singkatan dari "fan magazine") menambahkan, “Madinah itu bukan tempat beristirahat. Ia proyek sosial. Kita harus memulainya di sini, meskipun kecil.”

Dan si aktivis desa, dengan mata lelah namun bersinar, hanya mengangguk. Ia tahu bahwa di balik setiap cerita tentang tanah yang dirampas, ada ayat-ayat yang dicabut maknanya, dan hijrah berarti menuliskannya kembali dengan suara orang kecil.

Tak lama, mereka mulai menerbitkan buletin mingguan Hijrah Kecil: testimoni petani, refleksi pelajar, dan opini tentang demokrasi yang diretas uang dan kekuasaan. Tak banyak yang membaca, tapi mereka tahu: benih tak perlu disoraki untuk tumbuh.

Mereka bukan Nabi, bukan sahabat, dan tentu bukan pejuang heroik dalam pengertian konvensional. Tapi mereka tahu betul: tidak semua keberanian perlu panggung, cukup keyakinan dan jalan sunyi yang terus ditempuh.*


Cerita bersambung (cerber) "Pintu Gerbang"

Sesi 1: Malam yang Menggugah Kalender

Sesi 2: Di Antara Jalan Sunyi dan Padang Kekuasaan

Sesi 3: Piagam di Tengah Padang Retak

Sesi 4: Hijrah yang Belum Usai

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...