Langsung ke konten utama

Menjual Harapan dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia, dan Perbandingan Global


 


MENJUAL HARAPAN - Pendidikan, merupakan salah satu sektor yang paling sering dijadikan alat politik, dan ekonomi untuk "menjual harapan." 

Pemerintah di berbagai lapisan negara, merancang sistem pendidikan dengan janji mobilitas sosial, penciptaan sumber daya manusia berkualitas, dan kemajuan ekonomi. Akan tetapi, ada banyak kebijakan, yang–alih-alih menjadi solusi–justru menciptakan tantangan baru.

Indonesia, negara dengan sistem pendidikan yang terus berkembang, tidak terhindar dari menghadapi berbagai polemik, utamanya terkait kebijakan pendidikannya. Sementara, di belahan negara lain seperti Finlandia, Amerika Serikat, dan Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjual harapan melalui sistem pendidikan mereka.

Artikel ini, mencoba mengulas kebijakan pendidikan di Indonesia, dan  membandingkannya dengan negara lain, serta mengeksplorasi keberhasilan, kegagalan, dan perdebatan yang muncul.

Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Harapan dan Realitas

1. Wajib Belajar 12 Tahun

Program wajib belajar 12 tahun ini, dijanjikan sebagai solusi peningkatan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap anak bisa mengenyam pendidikan dasar hingga menengah atas.

Memang, tidak dapat ditampik ada keberhasilan, yaitu di antaranya a) meningkatkan angka partisipasi sekolah; b) memberikan akses pendidikan lebih luas, terutama bagi daerah terpencil; dan c) menjadi dasar bagi reformasi pendidikan yang lebih inklusif.

Namun di balik itu juga, ada kegagalan dimana: a) kualitas pendidikan masih belum merata, terutama di daerah dengan fasilitas terbatas; b) kurikulum yang sering berubah, menyebabkan ketidakstabilan sistem pembelajaran; dan c).ketimpangan antara sekolah di kota dan desa masih menjadi masalah utama.

Terjadi pro-kontra terkait itu, yang pro memiliki argumentasinya sendiri, dalam mana pendidikan semakin mudah diakses oleh masyarakat luas, dan meningkatkan angka literasi. Sedangkan pihak yang kontra juga punya alasannya, dimana harapan yang dijanjikan dalam program ini tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pendidikan yang diberikan.

2. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka, tampak massif digembar gemborkan sebagai reformasi pendidikan yang lebih fleksibel, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa serta perkembangan zaman.

Memang, tidak bisa dielakkan ada keberhasilan terkait dengan kurikulum merdeka ini, yaitu seperti a) memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah dan peserta didik; dan b) mempermudah adaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masa depan.

Namun di balik itu juga, tidak bisa diingkari kegagalannya, yaitu di antaranya a) penerapan atau implementasinya masih belum merata, terutama di sekolah yang kurang memiliki akses terhadap sumber daya pendidikan; dan b) kesulitan bagi guru dalam menyesuaikan metode pengajaran dengan kurikulum yang lebih fleksibel tanpa pedoman yang jelas.

Pro-kontra atas kurikulum merdeka terus mengemukakan, yang pro mendasarkan pada adanya dorongan kreativitas dalam pembelajaran, dan mengurangi beban siswa dalam ujian nasional. Sedangkan yang kontra mengatakan bahwa belum ada evaluasi jangka panjang yang memastikan efektivitas kurikulum dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Program Kampus Merdeka

Selain progran wajib belajar 12 tahun, dan kurikulum merda juga adanya program kampus merdeka.

Kebijakan program kampus merdeka ini juga menjanjikan mahasiswa  memiliki kebebasan dalam memilih jalur pembelajaran, termasuk magang dan proyek independen.

Kegiatan program kampus merdeka bisa disebut memiliki keberhasilan, yaitu a) membantu mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja; dan b) dapat meningkatkan hubungan antara pendidikan tinggi dan industri.

Akan tetapi, masih ada banyak perguruan tinggi juga yang mengalami kesulitas menyesuaikan sistem dengan model pembelajaran baru ini. Di samping itu juga, tidak menutup kemungkinan adanya kesulitan mahasiswa dalam mencari program magang yang relevan dengan bidang studi mereka.

Pada program ini juga tidak lepas dari pro dan kontra. Yang pro menganggap bahwa ini dapat mengurangi kesenjangan antara dunia akademik, dan dunia profesional. Sedangkan yang kontra, juga beranggapan, tidak semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap kesempatan magang dan proyek independen.

Perbandingan dengan Negara Lain

1. Finlandia: Model Pendidikan Berbasis Kesejahteraan

Finlandia, sering dijadikan contoh sistem pendidikan terbaik karena dengan pendekatannya yang berorientasi pada kesejahteraan siswa dan kualitas guru.

Finlandia, tampak telah menjadi ikon keberhasilan sistem pendidikan di dunia ini. keberhasilan model pendidikan di negara Finlandia ini, yaitu a) tidak ada ujian standar yang membebani siswa; b) Guru merupakan tenaga pendidik sebagai  profesi yang sangat dihormati, dan mendapatkan pelatihan berkualitas tinggi; dan selain itu juga, c) sistem pendidikan yang inklusif dan mendukung perkembangan anak secara holistik.

Kendati keberhasilan sistem pendidikan di Finlandia menjadi “kiblat” perbandingan negara-negara lain, manum bukan berarti tidak menghadapi masalah kebagalan. Kegagalannya, di antaranya a) ada beberapa siswa alami kesulitan dalam transisi menuju ke pendidikan tinggi, oleh karena kurangnya standar akademik yang lebih kompetitif; dan model ini tampak sulit diterapkan di negara-negara dengan populasi besar, dan beragam seperti Indonesia.

Memang, bagi pihak yang pro model sistem pendidikan Finlandia ini, mengemukakan mengurangi stres siswa dan meningkatkan kreativitas. Sedangkan bagi yang kontra bahwa model sistem pendidikan di Finlandia ini tidak selalu menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar kerja global.

2. Amerika Serikat: Pendidikan dan Kapitalisme

Amerika Serikat, mempunyai sistem pendidikan yang sangat beragam, dengan banyaknya sekolah swasta dan universitas yang beroperasi dengan model bisnis.

Keberhasilan sistem pendidikan di Negara Pamansam ini, banyak universitas ternama seperti Harvard dan MIT menjadi pusat inovasi dunia.Begitu juga dengan sekolah menengah yang menawarkan berbagai program yang mempersiapkan siswa untuk pasar kerja.

Namun di balik itu juga, tidak terhindarkan adanya kegagalan. Dengan biaya pendidikan sangat mahal, menciptakan kesenjangan akses pendidikan, dan kualitas pendidikan dasar di beberapa daerah atau negara bagian masih jauh tertinggal.

Bagi yang pro dengan sistem pendidikan AS, bahwa sistem pendidikannya dapat mendorong inovasi dan kebebasan akademik. Lain halnya dengan yang kontra. bahwa pendidikan menjadi komoditas yang sulit dijangkau oleh kelompok ekonomi rendah.

3. Singapura: Pendidikan Sebagai Alat Mobilitas Sosial

Lain Finlandia dan AS, lain pula dengan sistem pendidikan di negara Singapura. Singapura menjual harapan pendidikan sebagai cara utama untuk mencapai mobilitas sosial.

Memang, keberhasilan ini, sistem pendidikan berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) menghasilkan tenaga kerja yang sangat kompetitif, dan selain itu, sistem ujian nasional yang ketat memastikan standar akademik tinggi.

Akan tetapi, dengan tekanan akademik tinggi, menyebabkan stres berat pada siswa, dan kurangnya fleksibilitas dalam sistem pendidikan menyebabkan kesulitan adaptasi bagi siswa yang memiliki minat di luar STEM.

Oleh karena itu, terjadi pula pro kontra, yang pro mengungkapkan sistem pendidikan di negara Singapura, menciptakan tenaga kerja yang unggul dalam sektor teknologi dan bisnis. Sedangkan yang kontra bahwa sistem pendidikan di negara ini, membebani siswa dengan ujian dan persaingan yang sangat ketat.

Catatan penutup

Memang, setiap negara memiliki cara unik dalam "menjual harapan" melalui kebijakan pendidikan. Negara Indonesia terus berupaya meningkatkan akses, dan kualitas pendidikan, namun tidak terhindari masih menghadapi tantangan struktural yang besar. Sementara itu, negara seperti Finlandia, Amerika Serikat, dan Singapura menawarkan pendekatan yang berbeda—dengan keberhasilan dan kegagalannya masing-masing.

Dengan demikian, dari sini dapat diambil pelajaran bahwa a) kebijakan pendidikan mesti berbasis bukti, sehingga tidak sekadar menjadi janji politik tanpa implementasi nyata; b) harapan dalam pendidikan harus seimbang dengan antara visi inspiratif dan realitas implementasi; dan c) tidak ada satu sistem yang betul-betul cocok untuk semua negara, pendekatannya harus disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. (S-267)
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pesan RUU Perampasan Aset, Menata Hak Publik

Oleh Silahudin SALAH  satu poin krusial tuntutan unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025 yang lalu, adalah soal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. RUU ini, memang sudah jauh-jauh hari diusulkan pemerintah, namun tampaknya masih belum menjadi prioritas prolegnas. Di tengah meningkatnya tuntutan publik seperti dalam 17+8 tuntutan rakyat, RUU ini menjadi salah satu poin tuntutannya yang harus dijawab sungguh-sungguh oleh pemerintah dan DPR. RUU Perampasan Aset dalam tuntutan tersebut diberi tenggang waktu target penyelesaaiannya dalam kurun waktu satu tahun, paling lambat 31 Agustus 2026 (Kompas.id, 3/9/2025). RUU Perampasan Aset, tentu merupakan bagian integral yang menjanjikan reformasi struktural dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Selama ini, aset hasil kejahatan, terutama korupsi dan kejahatan ekonomi, tidak jelas rimbanya. RUU ini tampak visioner dimana menawarkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, sebuah pendekatan yang lebih progresif dan berpihak pada kepentingan ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MENTERTAWAKAN NEGERI INI

Oleh: Silahudin MENJUAL HARAPAN - Mentertawakan negeri ini bukan karena kita tak cinta. Justru karena cinta itu terlalu dalam, hingga luka-lukanya tak bisa lagi ditangisi. Maka tawa menjadi pelipur, menjadi peluru, menjadi peluit panjang di tengah pertandingan yang tak pernah adil. Negeri ini, seperti panggung sandiwara, di mana aktor utamanya tak pernah lulus audisi nurani. Di ruang-ruang kekuasaan, kita menyaksikan para pemimpin berdialog dengan teleprompter, bukan dengan hati. Mereka bicara tentang rakyat, tapi tak pernah menyapa rakyat. Mereka bicara tentang pembangunan, tapi tak pernah membangun kepercayaan. Maka kita tertawa, bukan karena lucu, tapi karena getir yang terlalu lama dipendam. Pendidikan, katanya, adalah jalan keluar. Tapi di negeri ini, sekolah adalah lorong panjang menuju penghapusan imajinasi. Anak-anak diajari menghafal, bukan memahami. Mereka diuji untuk patuh, bukan untuk berpikir. Guru-guru digaji dengan janji, sementara kurikulum berganti seperti musim, tanpa...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Menjadi Wakil Rakyat Tidak Hanya Terpilih, Tapi Teruji

MENJUAL HARAPAN - Pemilihan umum merupakan gerbang masuk menuju ruang representasi, tetapi bukan jaminan bahwa seseorang telah siap menjadi wakil rakyat. Terpilih adalah pengakuan elektoral, sementara teruji adalah proses etis dan reflektif yang berlangsung sepanjang masa jabatan. Dalam konteks DPRD, menjadi wakil rakyat yang teruji berarti menjalankan fungsi kelembagaan dengan integritas, keberpihakan, dan kesadaran akan dampak sosial dari setiap keputusan. Demokrasi lokal membutuhkan wakil rakyat yang tidak hanya hadir secara politik, tetapi juga secara moral. Seperti dikemukakan oleh Max Weber (1919), “Politik yang bermakna adalah politik yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan ambisi.” Maka, keterpilihan harus diikuti dengan proses pembuktian: apakah wakil rakyat mampu menjaga etika, mendengar publik, dan berpihak pada keadilan. Fungsi DPRD mencakup legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya menuntut kapasitas analitis, keberanian politik, dan komitmen etis. Ter...
Posting Komentar
Baca selengkapnya