Langsung ke konten utama

Ojek Online: Antara Kemudahan, Ketidakpastian, dan Perjuangan Hak


Pengemudi Ojol dikabarkan akan lakukan demo besar-besar Selasa, 20 Mei 2025  (Foto hasil tangkapan layar dari https://ekbis.sindonews.com)


MENJUAL HARAPAN - Ojek online-populer disebut Ojol, dalam beberapa tahun terakhir, memang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari mobilsasi kehidupan masyarakat di Indonesia. Layanan ini menawarkan kemudahan mobilitas, pengiriman barang, hingga pemesanan makanan dengan harga yang relatif terjangkau. 

Akan tetapi, di balik kemudahan dan kenyamanan yang dirasakan pelanggan, terdapat dinamika kompleks yang dihadapi para pengemudi ojol, terutama terkait kesejahteraan, dan regulasi yang mengatur hubungan mereka dengan perusahaan aplikator.

Hari ini, Selasa 20 Mei 2025, dikabarkan ribuan pengemudi ojol di berbagai kota di Indonesia, akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap kebijakan aplikator yang dinilai merugikan mereka.(lihat: economy.okezone.com dan radarkudus.jawapos.com).

Demo itu, salah satu tuntutan pertama dan utama, adalah penurunan potongan aplikasi yang selama ini dianggap terlalu tinggi, bahkan mencapai 50% dari pendapatan mitra, jauh melebihi batas maksimal 20% yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah (lihat: radarkudus.jawapos.com dan beritasatu.com). Selain itu juga, para pengemudi menyoroti skema tarif hemat yang dinilai menekan pendapatan mereka serta sistem kemitraan yang tidak memberikan perlindungan layak bagi pekerja. ( lihat: beritasatu.com).

Aksi ini tidak hanya sekadar unjuk rasa, namun juga mencerminkan keresahan yang telah lama dirasakan oleh para pengemudi ojol. Sejak 2022, berbagai keluhan telah disampaikan, namun respons dari pemerintah dan aplikator dinilai belum cukup untuk memberikan solusi konkret (Lihat: prfmnews.pikiran-rakyat.com).

Mereka, para pengemudi menuntut adanya regulasi yang lebih berpihak kepada mereka, termasuk penetapan tarif yang lebih adil, penghapusan skema prioritas yang diskriminatif, serta perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. (lihat: beritasatu.com).

Di sisi lain, perusahaan aplikator berargumen bahwa skema bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan regulasi dan mempertimbangkan keberlanjutan bisnis (lihat: ekbis.sindonews.com). Mereka juga menyebutkan bahwa biaya operasional dan layanan turut mempengaruhi struktur tarif yang dikenakan kepada pelanggan dan mitra pengemudi (lihat: ekbis.sindonews.com). Namun, bagi para pengemudi, kebijakan ini masih dirasa kurang transparan dan lebih menguntungkan pihak aplikator dibandingkan mereka yang berada di lapangan.

Demo besar-besaran yang akan digelar hari ini (Selasa/20/2025), menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang mengatur ekosistem transportasi daring. Bila tuntutan para pengemudi tidak segera ditanggapi dengan kebijakan yang lebih berpihak, maka ketidakpuasan ini berpotensi terus berulang, dan bahkan bisa berdampak pada stabilitas industri transportasi online di Indonesia.

Tampak, perlu ada dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi untuk menemukan solusi yang berimbang. Oleh karena, ojek online telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern, dan bahkan keberlanjutan industri ini harus didukung dengan kebijakan yang adil bagi semua pihak. 

Tanpa keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan pekerja, industri ini bisa kehilangan fondasi utamanya, yakni para pengemudi yang setiap hari menggerakkan roda ekonomi digital Indonesia. (Silahudin, Pemerhati Sosial Politik)


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tata Cara dan Tahapan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia: Kajian Normatif dan Partisipatif

Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - PERENCANAAN pembangunan daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang demokratis, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, sistem ini diatur secara normatif melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperinci dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri atas tiga dokumen utama: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketiganya disusun secara berjenjang, partisipatif, dan berorientasi hasil (UU No. 23/2014, Pasal 258). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Ia berfungsi sebagai arah strategis pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD d...

Persita Tangerang Gulingkan Trend Positif PSIM Yogyakarta

  MENJUAL HARAPAN - Pekan kedelapan BRI Super League 2025/2026, menjadi momen keberuntungan Persita Tangerang saat menjamu tim PSIM Yogyakarta yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (17/10/2025). Pendekar Cisadane menggulingkan trend positif PSIM Yogyakarta dengan kemenangan 4-0. Eber Bessa menggolkan gol pembuka atas operan pemain setimnya Rayco Rodriguez   pada menit ke 23. K edudukan 1-0 ini tidak alami perubahan lagi hingga pertandingan turun minum. U sai istirahat, kedua kesebelasan kembali ke lapangan, tuan rumah Persita Tangerang yang sementara sudah unggul 1-0 atas PSIM Yogayarkta, tampak aksi-aksi serangannya terus menekan pertahanan tim lawan. S erangan demi serangan para pemain Pendekar Cisadane ini akhirnya kembali membobol gawang kiper PSIM pada meint ke-70 yang dicetak oleh Rayco Rodriguez . S udah unggul 2 gol, Persita Tangerang makin agresif melakukan serangan demi serangannya, kendati para pemain PSIM berusaha menghadangnya, namun hadanga...

Potret 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Antara Harapan dan Keraguan Publik

Sumber: setneg.go.id Oleh Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi panggung dinamis bagi eksperimen kebijakan, diplomasi global, dan pertarungan persepsi publik. Laporan INDEF bertajuk “Rapor Netizen” mengungkapkan lanskap digital yang penuh sorotan, kritik, dan harapan. Dari reshuffle kabinet hingga program makan bergizi gratis, netizen menjadi aktor penting dalam menilai efektivitas dan etika pemerintahan. Presiden Prabowo menunjukkan orientasi geopolitik yang berbeda dari pendahulunya. Hampir 70% kunjungannya adalah lawatan ke luar negeri, berbanding terbalik dengan Jokowi yang 75% kunjungannya fokus ke dalam negeri. Prabowo tampak ingin menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain strategis di tiga benua: Asia, Eropa, dan Amerika. Namun, di dalam negeri, dinamika politik tak kalah intens. Tiga kali reshuffle kabinet dalam satu tahun, melibatkan 10 pejabat setingkat menteri, menjadikan Prabowo sebagai pr...