Tanjung Priok Lumpuh: Benang Kusut Kebijakan, Infrastruktur, dan Lonjakan Logistik
Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (foto hasil tangkapan
layar dari money.kompas.com
)
Oleh Silahudin*
MENJUAL HARAPAN - Kemacetan parah yang melanda kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis, 17 April 2025, menjadi sorotan berbagai media.
Peristiwa
tersebut, tidak hanya menimbulkan dampak langsung terhadap aktivitas logistic, dan
pengguna jalan, namun, memicu diskusi mengenai akar permasalahan dan tanggung
jawab pihak terkait.
Ragam
perspektif muncul dari pemberitaan, mulai dari kesalahan kebijakan pemerintah
hingga persoalan tata kelola pelabuhan yang mendasar.
Analisis
terhadap beragam pemberitaan ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang
komprehensif mengenai kompleksitas isu kemacetan di Tanjung Priok dan
merumuskan solusi yang efektif.
Analisis
Substansi Berita Kemacetan Tanjung Priok
Pada
pementingan semacam meresensi atau menganalisis berita dari masing-masing
mendia yang penulis kumpulkan terkait dengan peristiwa kemacetan total atau
parah di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Masing-masing
media yang memberitakan peristiwa tersebut memiliki titik tekan substansi
pemberitaan berdasarkan hasil analisis, dan temuan, yang penulis sajikan dalam
bentuk tabel.
Judul
& Sumber Berita |
Substansi
Pemberitaan |
Temuan
|
Macet
Parah Tanjung Priok dan Macet ”Brexit” (Kompas.id, 18/4/2025) |
· Kemacetan
parah di Tanjung Priok disandingkan dengan kemacetan "Brexit" di
Brebes untuk menunjukkan dampak buruknya. · Menyebutkan
beberapa penyebab seperti lonjakan volume bongkar muat, pembatasan truk
Lebaran, dan masalah tata kelola pelabuhan. · Memberikan
detail dampak kemacetan hingga ke wilayah Cempaka Putih dan Sunter |
· Lonjakan
volume truk (dari 2.500 menjadi 4.000) akibat berakhirnya pembatasan truk
Lebaran dan keterlambatan kapal. · Kemacetan
meluas hingga ruas jalan penghubung pelabuhan dan berdampak pada pengguna
jalan lain. · Pembatasan
truk Lebaran dinilai terlalu lama (16 hari). |
Macet
Horor di Tanjung Priok Diduga karena Kebijakan Pemerintah (MI, 19/4/2025) |
· Fokus
pada kritik pengamat transportasi Djoko Setijowarno terhadap kebijakan
pemerintah. · Menyatakan
pembatasan operasional logistik yang terlalu lama sebagai penyebab utama
kemacetan. · Menekankan
potensi kerugian ekonomi akibat terganggunya distribusi logistik. · Menyarankan
penataan ulang kawasan pelabuhan dengan buffer zone. |
· Kebijakan
pembatasan operasional logistik selama 16 hari dituding sebagai
"kesalahan kebijakan". · Djoko
Setijowarno mengusulkan pembatasan maksimal 5 hari dan evaluasi kebijakan. · Kemacetan
dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. |
Kronologi
& Sebab Pelabuhan Tanjung Priok Macet Horor, Lalin Ga Gerak (CNBC Indonesia,18/4/2025) |
· Menyajikan
kronologi kejadian dan berbagai perspektif penyebab kemacetan. · Menyebutkan
gangguan sistem di pintu masuk pelabuhan, penumpukan di terminal, dan faktor
pasca-Lebaran. · Memuat
permohonan maaf dari Pelindo 2 dan upaya penanganan kemacetan. |
· Gangguan
sistem di pintu masuk pelabuhan sebagai salah satu penyebab awal. · Lonjakan
kedatangan kapal barang bersamaan dengan berakhirnya pembatasan Lebaran. · Pelindo
2 menyampaikan permohonan maaf dan informasi peningkatan jumlah truk. |
Kemacetan
Parah di Tanjung Priok, Potret Buruknya Tata Kelola Pelabuhan (Kompas.com, 19/04/2025) |
· Fokus
pada analisis tata kelola pelabuhan oleh Djoko Setijowarno. · Menyoroti
ketimpangan pengembangan sisi laut dan sisi darat pelabuhan. · Membahas
masalah buffer zone, penggunaan angkutan rel, dan tarif parkir truk. |
· Tata
kelola pelabuhan yang buruk sebagai akar masalah kemacetan. · Ketimpangan
pengembangan fasilitas pelabuhan, hilangnya buffer zone, dan minimnya
penggunaan angkutan rel. · Tarif
parkir truk dinilai sebagai beban tambahan. |
Pemprov
Jakarta Sampaikan Penyebab Macet Panjang di Tanjung Priok (Tempo.co,
18/4/2025) |
· Menyajikan
keterangan dari Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penyebab kemacetan. · Menekankan
peningkatan volume truk pasca-Lebaran sebagai faktor utama. · Menyebutkan
perhatian Gubernur Jakarta dan penanganan potensi pungli. |
· Peningkatan
volume truk hingga dua kali lipat pasca-Lebaran. · Pemprov
Jakarta menyoroti masalah pungli dan upaya penanganannya. · Pelindo
menyampaikan permohonan maaf. |
Catatan
penutup
Berdasarkan
analisis terhadap lima sumber berita mengungkapkan bahwa kemacetan parah di
Tanjung Priok disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor yang saling terkait.
Pertama, kebijakan pembatasan operasional
logistik selama libur Lebaran menjadi sorotan utama, dengan kritik terhadap
durasi pembatasan yang dinilai terlalu lama dan menyebabkan penumpukan arus
barang.
Kedua, lonjakan volume bongkar muat di
pelabuhan, diperparah oleh keterlambatan kedatangan kapal, juga berkontribusi
signifikan terhadap kemacetan.
Ketiga, masalah tata kelola pelabuhan,
termasuk ketimpangan pengembangan fasilitas dan minimnya buffer zone,
diidentifikasi sebagai akar permasalahan yang lebih dalam.
Kemudian,
selain faktor-faktor tersebut, terdapat pula isu-isu lain yang mencuat, seperti
gangguan sistem di pintu masuk pelabuhan, dan potensi pungutan liar. Dan respons
dari pihak terkait pun beragam, mulai dari permohonan maaf hingga upaya
penanganan kemacetan dan evaluasi kebijakan.
Dengan
demikian, secara keseluruhan, penanganan masalah kemacetan di Tanjung Priok
memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan kebijakan, peningkatan
infrastruktur, penataan ruang pelabuhan, dan pengawasan terhadap potensi dampak
negatif seperti pungli.*
*Silahudin,
Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung