Langsung ke konten utama

Tanjung Priok Lumpuh: Benang Kusut Kebijakan, Infrastruktur, dan Lonjakan Logistik

 

Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (foto hasil tangkapan layar dari money.kompas.com )


Oleh Silahudin*

MENJUAL HARAPAN - Kemacetan parah yang melanda kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis, 17 April 2025, menjadi sorotan berbagai media.

Peristiwa tersebut, tidak hanya menimbulkan dampak langsung terhadap aktivitas logistic, dan pengguna jalan, namun, memicu diskusi mengenai akar permasalahan dan tanggung jawab pihak terkait.

Ragam perspektif muncul dari pemberitaan, mulai dari kesalahan kebijakan pemerintah hingga persoalan tata kelola pelabuhan yang mendasar.

Analisis terhadap beragam pemberitaan ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas isu kemacetan di Tanjung Priok dan merumuskan solusi yang efektif.  

Analisis Substansi Berita Kemacetan Tanjung Priok

Pada pementingan semacam meresensi atau menganalisis berita dari masing-masing mendia yang penulis kumpulkan terkait dengan peristiwa kemacetan total atau parah di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Masing-masing media yang memberitakan peristiwa tersebut memiliki titik tekan substansi pemberitaan berdasarkan hasil analisis, dan temuan, yang penulis sajikan dalam bentuk tabel.

Judul & Sumber Berita

Substansi Pemberitaan

Temuan

Macet Parah Tanjung Priok dan Macet ”Brexit” (Kompas.id, 18/4/2025)

·   Kemacetan parah di Tanjung Priok disandingkan dengan kemacetan "Brexit" di Brebes untuk menunjukkan dampak buruknya.

· Menyebutkan beberapa penyebab seperti lonjakan volume bongkar muat, pembatasan truk Lebaran, dan masalah tata kelola pelabuhan.

· Memberikan detail dampak kemacetan hingga ke wilayah Cempaka Putih dan Sunter

·  Lonjakan volume truk (dari 2.500 menjadi 4.000) akibat berakhirnya pembatasan truk Lebaran dan keterlambatan kapal.

·  Kemacetan meluas hingga ruas jalan penghubung pelabuhan dan berdampak pada pengguna jalan lain.

· Pembatasan truk Lebaran dinilai terlalu lama (16 hari).

Macet Horor di Tanjung Priok Diduga karena Kebijakan Pemerintah

(MI, 19/4/2025)

·   Fokus pada kritik pengamat transportasi Djoko Setijowarno terhadap kebijakan pemerintah.

· Menyatakan pembatasan operasional logistik yang terlalu lama sebagai penyebab utama kemacetan.

·      Menekankan potensi kerugian ekonomi akibat terganggunya distribusi logistik.

·    Menyarankan penataan ulang kawasan pelabuhan dengan buffer zone.

· Kebijakan pembatasan operasional logistik selama 16 hari dituding sebagai "kesalahan kebijakan".

· Djoko Setijowarno mengusulkan pembatasan maksimal 5 hari dan evaluasi kebijakan.

· Kemacetan dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kronologi & Sebab Pelabuhan Tanjung Priok Macet Horor, Lalin Ga Gerak

(CNBC Indonesia,18/4/2025)

·   Menyajikan kronologi kejadian dan berbagai perspektif penyebab kemacetan.

·  Menyebutkan gangguan sistem di pintu masuk pelabuhan, penumpukan di terminal, dan faktor pasca-Lebaran.

·    Memuat permohonan maaf dari Pelindo 2 dan upaya penanganan kemacetan.

·  Gangguan sistem di pintu masuk pelabuhan sebagai salah satu penyebab awal.

·    Lonjakan kedatangan kapal barang bersamaan dengan berakhirnya pembatasan Lebaran.

· Pelindo 2 menyampaikan permohonan maaf dan informasi peningkatan jumlah truk.

Kemacetan Parah di Tanjung Priok, Potret Buruknya Tata Kelola Pelabuhan (Kompas.com, 19/04/2025)

·   Fokus pada analisis tata kelola pelabuhan oleh Djoko Setijowarno.

· Menyoroti ketimpangan pengembangan sisi laut dan sisi darat pelabuhan.

·  Membahas masalah buffer zone, penggunaan angkutan rel, dan tarif parkir truk.

·    Tata kelola pelabuhan yang buruk sebagai akar masalah kemacetan.

·    Ketimpangan pengembangan fasilitas pelabuhan, hilangnya buffer zone, dan minimnya penggunaan angkutan rel.

· Tarif parkir truk dinilai sebagai beban tambahan.

Pemprov Jakarta Sampaikan Penyebab Macet Panjang di Tanjung Priok

(Tempo.co, 18/4/2025)

· Menyajikan keterangan dari Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penyebab kemacetan.

· Menekankan peningkatan volume truk pasca-Lebaran sebagai faktor utama.

· Menyebutkan perhatian Gubernur Jakarta dan penanganan potensi pungli.

· Peningkatan volume truk hingga dua kali lipat pasca-Lebaran.

·  Pemprov Jakarta menyoroti masalah pungli dan upaya penanganannya.

· Pelindo menyampaikan permohonan maaf.

 

Catatan penutup

Berdasarkan analisis terhadap lima sumber berita mengungkapkan bahwa kemacetan parah di Tanjung Priok disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor yang saling terkait.

Pertama, kebijakan pembatasan operasional logistik selama libur Lebaran menjadi sorotan utama, dengan kritik terhadap durasi pembatasan yang dinilai terlalu lama dan menyebabkan penumpukan arus barang.

Kedua, lonjakan volume bongkar muat di pelabuhan, diperparah oleh keterlambatan kedatangan kapal, juga berkontribusi signifikan terhadap kemacetan.

Ketiga, masalah tata kelola pelabuhan, termasuk ketimpangan pengembangan fasilitas dan minimnya buffer zone, diidentifikasi sebagai akar permasalahan yang lebih dalam.

Kemudian, selain faktor-faktor tersebut, terdapat pula isu-isu lain yang mencuat, seperti gangguan sistem di pintu masuk pelabuhan, dan potensi pungutan liar. Dan respons dari pihak terkait pun beragam, mulai dari permohonan maaf hingga upaya penanganan kemacetan dan evaluasi kebijakan.

Dengan demikian, secara keseluruhan, penanganan masalah kemacetan di Tanjung Priok memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan kebijakan, peningkatan infrastruktur, penataan ruang pelabuhan, dan pengawasan terhadap potensi dampak negatif seperti pungli.*

*Silahudin, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tata Cara dan Tahapan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia: Kajian Normatif dan Partisipatif

Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - PERENCANAAN pembangunan daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang demokratis, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, sistem ini diatur secara normatif melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperinci dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri atas tiga dokumen utama: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketiganya disusun secara berjenjang, partisipatif, dan berorientasi hasil (UU No. 23/2014, Pasal 258). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Ia berfungsi sebagai arah strategis pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD d...

Persita Tangerang Gulingkan Trend Positif PSIM Yogyakarta

  MENJUAL HARAPAN - Pekan kedelapan BRI Super League 2025/2026, menjadi momen keberuntungan Persita Tangerang saat menjamu tim PSIM Yogyakarta yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (17/10/2025). Pendekar Cisadane menggulingkan trend positif PSIM Yogyakarta dengan kemenangan 4-0. Eber Bessa menggolkan gol pembuka atas operan pemain setimnya Rayco Rodriguez   pada menit ke 23. K edudukan 1-0 ini tidak alami perubahan lagi hingga pertandingan turun minum. U sai istirahat, kedua kesebelasan kembali ke lapangan, tuan rumah Persita Tangerang yang sementara sudah unggul 1-0 atas PSIM Yogayarkta, tampak aksi-aksi serangannya terus menekan pertahanan tim lawan. S erangan demi serangan para pemain Pendekar Cisadane ini akhirnya kembali membobol gawang kiper PSIM pada meint ke-70 yang dicetak oleh Rayco Rodriguez . S udah unggul 2 gol, Persita Tangerang makin agresif melakukan serangan demi serangannya, kendati para pemain PSIM berusaha menghadangnya, namun hadanga...

Potret 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Antara Harapan dan Keraguan Publik

Sumber: setneg.go.id Oleh Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi panggung dinamis bagi eksperimen kebijakan, diplomasi global, dan pertarungan persepsi publik. Laporan INDEF bertajuk “Rapor Netizen” mengungkapkan lanskap digital yang penuh sorotan, kritik, dan harapan. Dari reshuffle kabinet hingga program makan bergizi gratis, netizen menjadi aktor penting dalam menilai efektivitas dan etika pemerintahan. Presiden Prabowo menunjukkan orientasi geopolitik yang berbeda dari pendahulunya. Hampir 70% kunjungannya adalah lawatan ke luar negeri, berbanding terbalik dengan Jokowi yang 75% kunjungannya fokus ke dalam negeri. Prabowo tampak ingin menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain strategis di tiga benua: Asia, Eropa, dan Amerika. Namun, di dalam negeri, dinamika politik tak kalah intens. Tiga kali reshuffle kabinet dalam satu tahun, melibatkan 10 pejabat setingkat menteri, menjadikan Prabowo sebagai pr...