AKHIR-akhir ini, kepolitikan nasional tengah "tersandera" oleh kepentingan-kepentingan yang tidak membebaskan dalam menikmati 'negara untuk melndungi segenap bangsa dan warganya'. Entah kebingungan apa yang sedang menyelimuti bangsa ini, termasuk elite-elite negeri ini (?) seakan negara ini tiada dlam keaadaannya.
Kerusuhan, keberingasan dan kekerasan silih berganti, dan tak terselesaikan dengan baik. Apakah memang sebagai anomali bangsa ini yang sedang kehilangan oreintasi kebangsaannya? Ataukah kehadiran negara sebagai instrument kolektif justru terbuai oleh hegemoni "kedaulatan kelompok"?
Bnturan-benturan aspirasi dan artikulasi kepentingan sulit untuk ditepiskan. Apalagi antara tuntutan infrastruktur politik dengan keinginan suprastruktur politik, ibarat kita mengukur dalamnya laut: tak terduga. Tapi nilai demokrasi yang hakiki bahwa aspirasi rakyat menjadi titik sentral dalam kehidupan demokrasi.
Perbedaan yang terjadi saat memperjuangkan aspirasi adalah wajar, bahkan sangat dihargai sebagai dinamika demokrasi, sepanjang perbedaan itu tidak menjadi bagian yang destruktif, namun merupakam keniscayaan persamaan dalam perbedaan.
Bingkai kebhinekaan sosial politik, ekonomi dan sosial budaya dalam ranah pergaulan dan pergumulan kehidupan politik negeri ini, setidaknya pengakuan terhadap kemajemukan tersebut tak hanya kita tengok sebagai ancaman konflik. Tapi modal dasar atau potensi dalam mengembangkan nilai kehidupan negara yang harmonis manusiawi.
Pertama, serbaneka sistem nilai sosial dalam mekanisme kehidupan sosial kultur negeri ini tidak dapat mengelakkan masalah yang berpaut dengan benturan-benturan kepentingan masyarakatnya. Bamun, kalau saja ambisi dominasi kultur menjadi "doktrinnya" untuk mensubordinasi kultur lain, tidak mustahil akan terjadi "poltik adu panco", yang membawa dampak ke arah disintegrasi.
Kedua, keragaman sistem sosial merupakan bagian integral sebagai aset dalam mengemas perubahan - perubahan yang signifikan bagi pementingan bangsa. Oleh karena tu, ideologisasi kesetaraan dalam segenap matra kehidupannya menjadi krusial bagi suatu rancang bngun konsensus (integrasi) sosial politik negara bangsa, bukan sebaliknya justruenapikkan realitas sosial.
Interaksi antara lapisan struktur politik sangat berarti dalam merenda mekanisme perpolitikan yang demokratis. Ini artinya, keniscayaan akselerasi aspirasi dn partisipasi politik yang kerapkali ada dalam benturan-benturan kepentingan antara lapisan infrastruktur dengan suprastruktur politik (elite penguasa) dapat direspon secara terbuka dengan bening nurani dan bersih pikir.
Dalam dataran budaya dialog tersebut, pengejawantahannya merupakan kekayaan atas kepentingan suatu perubahan dan pembaharuan politik negara bangsa ini.
Jadi, keterbukaan antara pemimpin negara dengan komponen-komponen bangsa menjadi bagian yang tak terpisahkan. Rakat terlibat aktf atau turut serta menggdok keputusan-keputusan politik bagi kepentingan negara bangsa dan kesejahteraannya.
Sehingga dalam konstelasi demikian, keputusan politik yang diambil adalah merupakan pembahasan terbuka dan menjadi tanggungjawab bersama sebai adanya temu harapan antara rakyat sebagai pemilik dan penyangga kedaulatan negara dengan pemimpin sebagai orang yang telah diberi amanah dalam mengelola dan mengendarai negara ini.*
Tulisan ini dimuat di Inilah Koran, Sabtu 19 November 2011
Komentar