Langsung ke konten utama

Menulis untuk Dunia, Melupakan Bangsa Sendiri?




MENJUAL HARAPAN - MENULIS,  tampak tidak bisa dihindari menjadi tuntutan profesional seseorang sebagai tenaga pengajar atau dosen. Dan "kegilaannya" jurnal Scopus menjadi penanda keunggulan akademik, namun kita perlu bertanya ulang: apakah publikasi kita masih berbicara tentang masyarakat kita sendiri?

Tak terbayangkan, misalnya seorang akademisi muda dari pelosok Nusantara yang meneliti kearifan lokal tentang pengelolaan air oleh komunitas adat. Penelitian tersebut, kaya makna dan relevansi. Akan tetapi, manakalah ia hendak menerbitkannya, muncul tuntutan agar ditulis dalam bahasa Inggris, dengan gaya akademik Barat, dan fokus pada “novelty”, bukan keberlanjutan pengetahuan, atau dampaknya bagi masyarakat. Selanjutnya, substansi isi penelitian dirombak demi menyesuaikan dengan selera jurnal internasional. Yang tersisa hanyalah jejak data kering, tak lagi mengandung denyut hidup lokal.

Fenomena tersebut, tentu saja bukan kasus tunggal. Di berbagai kampus, orientasi "publish or perish" mendorong para dosen, dan peneliti untuk mengejar akreditasi berbasis Scopus. Bahkan, institusi pemerintah pun mengukuhkan ini sebagai tolok ukur produktivitas. Dampaknya, kita terjebak dalam logika kutipan dan indeksasi, bukan kedalaman dan relevansi.

Saya, tidak anti-Scopus. Internasionalisasi ilmu penting. Namun, bila standar global menjadi satu-satunya rujukan mutu, maka kita sedang menyingkirkan keunikan konteks kita sendiri. Kita menulis untuk dunia, namun sering tak lagi menulis dari dan untuk Indonesia.

Bahkan, bahasa, gaya penulisan, dan tema yang dianggap “layak jual” di jurnal internasional, sering kali tidak memberi ruang bagi pendekatan reflektif, naratif, atau berbasis kearifan lokal. Banyak gagasan brilian dari akademisi Indonesia, namun mandek karena tidak sesuai dengan selera editorial global. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi soal keadilan epistemik.

Tampaknya, sudah waktunya kita meneguhkan posisi bahwa internasionalisasi bukan berarti harus menyeragamkan bahasa berpikir. Justru keberagaman perspektif, dan lokalitas merupakan kekayaan akademik dunia. Pemerintah, kampus, dan komunitas ilmuwan, perlu menciptakan insentif baru, yang menghargai jurnal nasional, pendekatan kontekstual, dan dampak sosial pengetahuan.

Oleh karena, ilmu bukan sekadar soal terindeks atau tidak. Ia tentang bagaimana kita memahami, menafsir, dan mengubah kenyataan. Kenyataan bangsa ini tak bisa selalu dikisahkan dalam format yang disukai pasar akademik global. Kadang, ia butuh bahasa sendiri, dan keberanian untuk menyuarakannya. (Silahudin Dosen FISIP UNNUR)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...